SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kementerian Hukum RI atas keberhasilan terbentuknya 8.494 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di seluruh Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta Pembukaan Pelatihan Peacemaker dan Paralegal se-Jawa Timur di Graha Unesa Surabaya, Kamis (11/12).
Gubernur Khofifah menyampaikan pembentukan Posbankum menjadi sebuah harapan agar keadilan dapat dirasakan masyarakat hingga di tingkat desa.
“Alhamdulillah Posbankum di Jawa Timur telah terbentuk seratus persen di seluruh desa di Jatim. Ini menjadi sebuah harapan bagaimana keadilan bisa semakin dirasakan oleh masyarakat hingga lini paling bawah,” kata Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah menyampaikan capaian 100 persen pembentukan Posbankum di Jawa Timur bukan hanya sekadar angka. Tetapi lebih dari itu, capaian 100 persen pembentukan ini menjadi tonggak penting sejarah bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan akses keadilan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tentu ini akan dirasakan manfaatnya di seluruh desa dan kelurahan se-Jawa Timur,” katanya.
Program ini, lanjut Gubernur Khofifah, merupakan bagian dari upaya nyata mewujudkan visi besar bangsa “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Melalui implementasi Asta Cita ke-7 Pemerintahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, negara berkomitmen memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diupayakan hadir hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Jawa Timur ini siap menjadi lini terdepan untuk menjadi bagian penyukses dari program-program strategis bapak presiden,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Jawa Timur dengan kekuatan demografis, infrastruktur, dan pusat aktivitas ekonomi, akan menjadi simpul utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Nusantara.
“Hal inilah yang menjadikan saat ini Jawa Timur memegang peran strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara,” sebutnya.
Oleh sebab itu, penguatan akses keadilan hingga ke desa/kelurahan bukan hanya program sektoral, tetapi fondasi penting untuk memastikan stabilitas sosial, ketertiban umum, dan kepastian hukum di wilayah yang sedang bergerak cepat sebagai pintu masuk peradaban Nusantara yang baru.
“Adanya Posbakum Desa/Kelurahan, masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” terangnya.
Sementara desa dan kelurahan merupakan lini adminidtrasi pemerintahan paling bawah penguat kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana desa dan kelurahan menjadi ruang interaksi sosial berlangsung, dan harmoni dibangun. Ketika akses keadilan diperkuat di titik ini, maka sendi-sendi ketertiban dan keadilan sosial bangsa sedang diperkuat.
Diketahui bahwa sebagian besar persoalan hukum berakar dari dinamika sosial di tingkat desa dan kelurahan, mulai dari sengketa tanah, konflik keluarga, perbedaan pendapat antarwarga, hingga kasus-kasus kerentanan sosial.
Pembentukan Posbankum sendiri membutuhkan peran Peacemaker dan Paralegal. Perannya bukan sekadar pendamping hukum, melainkan penjaga harmoni sosial, yang bekerja dengan integritas, empati, dan profesionalitas.
“Peacemaker dan Paralegal ini penting sekali karena benturan antar peradaban antar status sosial ekonomi semua harus termitigasi dengan baik,” katanya.
Oleh sebab itu Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya percepatan pelatihan bagi peacemaker dan paralegal di Jawa Timur. Menurutnya antisipasi dan mitigasi dari benturan antar status sosial ekonomi antar peradaban dapat dilakukan melalui pelatihan.
“Peacemaker ini adalah kebutuhan dasar, benturan antar status sosial ekonomi antar peradaban semua terantisipasi termitigasi antara lain melalui pelatihan peacemaker dan berikutnya Posbankum ini memang membutuhkan paralegal,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jatim ini juga memohon kepada Menteri Hukum RI agar Jawa Timur segera diberi kesempatan untuk melakukan percepatan memberikan pelatihan bagi peacemaker dan paralegal.
“Ini sesuatu yang dinamikanya luar biasa pak menteri, kalau di tingkat desa para kepala desa dan perangkatnya memiliki pemahaman pengetahuan dan sampai kepada proses untuk bisa memberikan solusi-solusi di Posbankum, rasanya proses menjaga NKRI ini betul-betul kita bangun dari berbagai lini,” jelasnya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh perangkat desa/kelurahan, atas kerja keras dan sinerginya.
“Jawa Timur berhasil mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum di 8.494 Desa/Kelurahan karena peran panjenengan semua,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pihak-pihak terkait atas keberhasilan 100 persen dalam pembentukan Posbankum.
Dirinya juga menyambut baik usulan Gubernur Khofifah agar Jawa Timur mendapatkan program percepatan pelatihan bagi peacemaker dan paralegal.
“Saya menyambut baik usulan ataupun arahan dari ibu gubernur untuk menjadikan Jawa Timur menjadi gerbang bagi pembentukan ataupun pelatihan paralegal maupun peacemaker training secara nasional nanti ke depan karena menjadi sebuah program strategis dari bapak presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.(ST11)
