SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menggelar dialog strategis dengan menghadirkan perwakilan Australia, sebuah negara yang diakui dunia atas kematangan sistem keterbukaan informasi publiknya.
Kegiatan bertajuk “Membangun Prinsip Menjadi Tindakan Nyata” ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama KI Jatim. Tujuannya adalah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jawa Timur.
Dialog yang dipandu Silkanias Swarizona tersebut menghadirkan Konsul Jenderal Konsulat Jenderal Australia, Glen Douglas Askew, dan Ketua KI Jatim, Edi Purwanto. Mereka membahas bagaimana keterbukaan informasi menjadi pondasi kuat demokrasi di era digital, di mana data diibaratkan “Minyak Baru Abad 21.”
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula mengenai keunggulan sistem di Australia, yang diatur oleh Office of the Australian Information Commissioner (OAIC). Lembaga independen ini berfungsi sebagai regulator nasional untuk privasi dan keterbukaan informasi (Freedom of Information Act 1982).
Melalui FOI Act, siapa pun dapat mengajukan permohonan dokumen pemerintah secara gratis, dan instansi wajib merespons maksimal dalam waktu 30 hari. Sistem hukum yang matang, pengawasan independen, dan digitalisasi kuat membuat Australia menduduki peringkat ke-11 dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2024.
Ketua KI Provinsi Jatim, Edi Purwanto, mengatakan Jawa Timur dengan populasi lebih dari 40 juta jiwa memiliki prioritas strategis untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara maju.
“Kami ingin praktik terbaik mengenai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, seperti yang diterapkan di Australia dan negara maju lainnya, dapat diimplementasikan di Jatim. Kami belajar dari Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) Australia,” kata Edi, Kamis (23/10/2025).
Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, Nur Ammuddin, menyebut momen ini bersejarah. Ia menekankan bahwa Jatim, sebagai provinsi besar kedua, harus menjadi percontohan dalam membumikan transparansi.
Ia berharap program ini menjadi katalisator peningkatan layanan KIP di seluruh Jatim, mulai dari akses data hingga pengawasan yang lebih akuntabel, yang pada akhirnya mewujudkan pemerintahan baik atau good governance.
“Ini momen penting dan bersejarah. Dengan kolaborasi Kota Surabaya, kita dapat belajar dari negara maju seperti Australia, di mana keterbukaan informasi terimplementasikan dengan baik, betul-betul menjadi hak dasar masyarakat,” ujar Nur Ammuddin.
Sementara itu, Glen Douglas Askew menegaskan komitmen serius Pemerintah Australia dalam menyediakan informasi kepada publik secepat mungkin. “Pentingnya masyarakat juga paham (terliterasi). Tidak berguna kalau Pemerintah menyediakan informasi selengkap apapun, kalau masyarakat percaya pada informasi palsu,” tegas Askew sapaan akrabnya.
Askew juga mengingatkan pentingnya literasi digital bahwa masyarakat diminta waspada dan memastikan keakuratan sumber informasi. Ia menekankan agar publik menolak informasi palsu dan menjadikan data yang disajikan pemerintah sebagai sumber yang benar.
“Waspada dan pastikan sumber informasi itu akurat dan benar. Jangan percaya yang palsu, percayalah informasi dari pemerintah yang benar,” pesannya.
Sebagai informasi, dialog kolaboratif antara perwakilan Pemerintah Australia dan Komisi Informasi Jatim ini ditutup dengan komitmen untuk memperkuat kerja sama demi mendorong kesadaran dan implementasi hak akses informasi di masyarakat. (ST01)
