SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (10/10).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen perubahan dan pelopor dalam menyukseskan program-program strategis nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Saya minta seluruh peserta PKN II, selepas pulang dari sini membawa semangat perubahan di instansinya masing-masing. Bersama-sama kita sukseskan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat, terutama ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” Kata Khofifah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketiga program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan menyiapkan kemandirian ekonomi bangsa, MBG mempersiapkan generasi sehat dan produktif, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
“Semua itu adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi,” katanya
“Jadi panjenengan semua sebagai pemimpin harus mampu menciptakan lompatan inovasi yang menjawab perubahan di masyarakat. Karena dunia terus berubah, sehingga kita dituntut untuk adaptif, kolaboratif, serta mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam aksi nyata di daerah,” tambahnya
Menurutnya, Provinsi Jatim terus melakukan sejumlah upaya dalam mendukung ketiga program tersebut. Di bidang ketahanan pangan, Jatim menjadi provinsi dengan Luas Tambah Tanam (LTT) tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare.
“LTT kita 1,485 dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi diantara semua Provinsi,” katanya.
Tak hanya padi, produksi gula di Jatim pun sangat tinggi yakni mencapai 51,87 persen. Dengan luasan lahan tebu sekitar 238.135,6 hektare lahan tebu.
Bahkan berdasarkan data yang dirilis PT. SGN, target Program Bongkar Ratoon dan ekstensifikasi nasional 2025 seluas 100.000 ha dengan target Provinsi Jatim sebesar 70% luasan atau 69.769 ha.
“Sehingga kita sangat optimis tahun 2026, Jawa Timur menjadi lokomotif swasembada gula konsumsi,” tegasnya.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dinilainya menjadi instrumen penting dalam memutus rantai distribusi logistik ke desa. Saat ini telah ada sekitar 175 koperasi merah putih yang beroperasi di Jatim, yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang agar harga lebih adil. Nah di sini peran panjenengan semua, harus memastikan bahwa distribusinya itu langsung. Karena esensi koperasi ini pada pemutusan rantai distribusi,” ucapnya.
Berkaitan dengan MBG, saat ini Pemprov Jatim juga telah membentuk Satgas MBG guna mempercepat program tersebut. Dan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, sebanyak 35 daerah telah memiliki Surat Keputusan pembentukan Satgas MBG, sementara 3 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses.
“Satgas MBG di setiap daerah berperan penting memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai standar,” katanya
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperkuat SDM. Salah satu model yang kini dikembangkan adalah Corporate University, hasil kolaborasi antara BPSDM Jatim dengan Universitas Airlangga (Unair) yang menjadi wadah pembelajaran berbasis inovasi dan kinerja.
“Melalui konsep Corporate University, kita menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi, berkarakter inovatif, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dari sini akan lahir pemimpin birokrasi yang bukan hanya cerdas secara teknis, tapi juga peka terhadap kebutuhan publik dan mampu menciptakan lompatan inovasi,” pungkasnya. (ST11)
