SURABAYATODAY.ID SURABAYA -Pemkot Surabaya segera melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemutakhiran DTSEN akan dilakukan mulai 1-31 Oktober 2025.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemutakhiran DTSEN akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya. Tidak hanya BPS Surabaya, pemkot juga menggandeng Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus seleksi pelatihan pemutakhiran data.
“Semuanya turun bareng, ada pegawai kita, ada BPS juga, dan kader (KSH) yang sudah lulus sertifikasi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi saat ditemui di kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (30/9/2025).
Wali Kota Eri menargetkan, DTSEN Kota Surabaya akan padan seluruhnya pada Oktober 2025. Sebab, ia menyebutkan, DTSEN Kota Surabaya akan dijadikan percontohan nasional. “Oktober ini selesai. Karena kita dibuat percontohan nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan pentingnya program DTSEN ini sebagai fondasi kebijakan yang akurat. Pemkot Surabaya juga sudah melakukan, pelatihan petugas pemutakhiran yang berlangsung dari 25-28 September 2025.
Pelatihan ini penting dilakukan untuk menjamin akurasi data sebelum melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) pada 1 hingga 31 Oktober 2025. “DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata Fikser.
Fikser menjelaskan, tujuan utama pemutakhiran data ini ada tiga. Pertama, menciptakan Satu Data untuk semua program, memastikan pemerintah hanya memiliki satu sumber data yang sama untuk semua kebijakan, mulai dari subsidi hingga perlindungan sosial.
Kedua, menjamin program tepat sasaran. Pemutakhiran ini sangat penting karena kondisi keluarga itu dinamis. “Tanpa data terbaru, bantuan sosial akan berisiko salah sasaran. Ini adalah upaya kami meminimalisir inclusion error dan exclusion error,” sebutnya.
Sedangkan ketiga, data yang mutakhir akan mendukung perencanaan lebih baik bagi pembangunan jangka panjang. “Khususnya dalam merancang intervensi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berbasis bukti (evidence-based),” pungkasnya. (ST01)
