SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti audiensi Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf–KSPSI), Kamis (18/9/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, ini turut menghadirkan perwakilan Pemkot Surabaya, mulai dari Lurah Dupak, Camat Krembangan, Disbudporapar, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP3A-PPKB, hingga Bagian Kesra.
Ketua FSP Parekraf-KSPSI, Michael Revy R, menyampaikan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah dan legislatif dalam membangun Surabaya yang lebih kompetitif di sektor pariwisata dan seni budaya. Ia menilai Surabaya masih sering dianggap sekadar kota transit dibandingkan Yogyakarta maupun Bali, padahal menyimpan kekayaan budaya yang layak dikembangkan.
“Kami berharap pemerintah hadir memberikan dukungan nyata, mulai ruang berkegiatan, perlindungan pekerja seni, hingga penataan ruang ekspresi, misalnya pengganti Taman Hiburan Rakyat (THR) yang sudah tidak ada,” ujar Michael.
Seniman Abdul Semute menambahkan, melalui Sanggar Bangunrejo, komunitasnya sejak 2014 konsisten menggelar Bangunrejo Art Festival. Festival tahunan yang sudah berjalan 12 kali ini terbukti mampu mengubah stigma negatif kawasan eks-lokalisasi menjadi ruang kreasi dan pemberdayaan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini lebih diperhatikan agar bisa berkelanjutan,” ucapnya.
Hal serupa disampaikan komposer musik Adi Nugroho yang menyoroti belum adanya lagu daerah resmi Surabaya. Menurutnya, hal ini ironis mengingat kota pahlawan merupakan tempat lahir W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Ajang internasional seperti Surabaya World Fire Festival rutin digelar di sini, tapi kita tidak punya lagu resmi khas Surabaya yang bisa dibawakan,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menilai aspirasi para pegiat seni dan budaya tersebut sangat penting. Ia menekankan, keberadaan festival kampung maupun lagu daerah resmi dapat memperkuat identitas budaya sekaligus ekonomi kreatif. “Jika didukung pemerintah, kegiatan ini bisa menembus level internasional. Apalagi saat ini DPRD tengah membahas perda ekonomi kreatif dan perda kebudayaan. Kalau regulasi ini disahkan, akan ada program dan anggaran yang mendukung ide-ide seperti ini,” jelasnya.
Pertemuan ini membuka jalan terwujudnya sinergi antara pekerja seni, pelaku pariwisata, dan pemerintah. Dengan dukungan regulasi serta ruang berkarya, Surabaya berpeluang memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mengangkat potensi ekonomi kreatif ke panggung dunia. (ST01)
