SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus dilanjutkan demi kepentingan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Meski diakui masih ada sejumlah kekurangan, program nasional ini menurutnya perlu terus disempurnakan, bukan dihentikan.
Pernyataan ini disampaikan Toni, sapaan akrabnya, menanggapi data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang melaporkan sebanyak 4.000 siswa mengalami keracunan makanan akibat program MBG dalam delapan bulan terakhir. Indef bahkan mendesak agar program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh.
“Program ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi anak bangsa. Karena masih baru, wajar jika butuh penyempurnaan berkelanjutan,” kata Toni, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Indef, merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Ia berharap evaluasi dilakukan secara konstruktif agar program tidak terhenti hanya karena pro dan kontra yang berkembang.
Selain sebagai upaya pemenuhan gizi anak, Toni menilai program MBG juga membantu banyak orang tua yang sibuk bekerja. “Orang tua jadi tenang, karena anaknya sudah disiapkan makan siang bergizi oleh pemerintah di sekolah,” jelasnya.
Meski begitu, Toni menekankan perlunya penyempurnaan tata kelola program, terutama pada aspek higienitas makanan, distribusi, dan pemerataan agar tepat sasaran. Ia menilai usulan agar penerima manfaat diasuransikan justru berpotensi membebani keuangan negara. “Lebih baik memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar program berjalan sukses,” tegasnya.
Ia juga berharap program MBG bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM dan kantin sekolah. Namun, menurutnya ada tantangan besar terkait persyaratan dapur umum minimal 200 meter persegi, yang sulit dipenuhi UMKM karena mahalnya biaya sewa tanah di Surabaya.
Terkait maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah, Toni memastikan hingga kini di Surabaya belum ada laporan serupa. Hal itu, katanya, berkat dukungan penuh Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait yang menjaga higienitas bahan baku. “Semoga kondisi ini terus terjaga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, program MBG sepenuhnya dibiayai melalui APBN tanpa melibatkan APBD provinsi maupun kabupaten/kota. (ST01)
