SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa langsung masyarakat di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (31/8), hal itu dilakukan pasca terjadinya aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8) malam yang sempat berujung kericuhan serta pembakaran bagian Gedung Negara Grahadi.
Dalam dialog bersama warga, Gubernur Khofifah berpesan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga kondusivitas Jawa Timur serta tidak mudah terprovokasi. Sebab, Jawa Timur adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan semangat persaudaraan dan gotong royong.
Kita semua ingin aspirasi tersampaikan. Tapi jangan sampai cara penyampaian itu justru merugikan banyak pihak,” ujar Khofifah.
“Jawa Timur ini adalah rumah bersama. Mari kita jaga dan rawat bersama. Jangan mudah terprovokasi,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak merusak fasilitas umum. Menurutnya, Pemprov Jatim senantiasa membuka ruang dialog dan menampung aspirasi masyarakat. Namun tindakan anarkis, perusakan, hingga penjarahan tidak dapat dibenarkan.
“Kalau fasilitas umum sampai rusak, yang rugi adalah masyarakat kita sendiri. Mari kita jaga bersama kondusivitas Jawa Timur,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Febrian, seorang masyarkat yang disapanya itu menyampaikan simpatinya kepada Gubernur Khofifah. Ia juga menitipkan pesan agar legislator lebih bijaksana.
“Bu, sepurane. Kami tetap mendukung Ibu. Kami hanya titip pesan, sampaikan ke DPR agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Karena salah mereka, Ibu yang jadi korban,” ucapnya.
Selain menyapa masyarakat, Gubernur Khofifah turut menyalami para petugas keamanan dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras mereka dalam menjaga ketertiban.
Sebelumnya, Gubernur Khofifah juga meninjau sejumlah titik yang terdampak kericuhan, di antaranya pagar sisi timur yang mengalami kerusakan, pos sekuriti, serta ruang kerja Wakil Gubernur di sisi barat Gedung Negara Grahadi yang dibakar.
“Untuk perbaikan fasilitas yang rusak akan segera dilakukan tanpa mengganggu aktivitas pelayanan publik,” pungkasnya. (ST02)
