Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan program Kampung Pancasila di 1.360 titik yang tersebar di 153 kelurahan. Program ini dibentuk melalui Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila yang bertujuan membumikan nilai-nilai Pancasila sekaligus mengurai berbagai persoalan di tingkat Rukun Warga (RW).
SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Satgas Kampung Pancasila dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/ 142/ 436.1.2/2025 pada 2 Juli 2025. Sepekan kemudian, Kamis (7/8/2025), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka pelatihan training of trainers (ToT) bagi lurah, camat, dan kepala perangkat daerah di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya.
Peluncuran resmi program Kampung Pancasila, ditandai dengan doa bersama yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya pada Senin (11/8/2025).
Dalam momen itu, Wali Kota Eri menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk bergerak serentak. Ia menargetkan program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk menuntaskan masalah kemiskinan, ibu hamil berisiko tinggi, anak putus sekolah, dan pengangguran terbuka.
“Di dalam Kampung Pancasila itu kita utamakan gotong royong dan saling membantu. Karena agama dan Pancasila ini filosofinya memerintah kita untuk saling tolong menolong,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, Kampung Pancasila bukan sekadar implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi juga wadah untuk menggalakkan gotong royong dan toleransi antar warga. “Dengan adanya Kampung Pancasila, saya berharap kita kuatkan lagi (Pancasila). Karena kita harus menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan agama secara kaffah (keseluruhan),” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan memupuk toleransi anta-rumat beragama. “Kita membiasakan untuk saling toleransi, menjaga sesama agama sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Yang kita lakukan adalah ketika bagaimana semua agama tadi membentuk jiwa-jiwa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi,” jelas Wali Kota Eri.
Satgas Kampung Pancasila memiliki struktur hingga ke tingkat RW. Ketua RW secara ex officio menjadi Ketua Satgas yang dibantu empat kelompok kerja (pokja) di bidang lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, dan ekonomi. Setiap pokja didampingi oleh perangkat daerah sebagai koordinator program.
Mekanisme penilaian program Kampung Pancasila menggunakan aplikasi “Sayang Warga”. Penilaian itu dilakukan melalui self assesment oleh Ketua Satgas atau Ketua RW, dengan dibantu Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat (KSH) setiap bulan.
Aspek penilaian self assessment meliputi pengelolaan sampah, kesehatan balita, kegiatan ronda malam, hingga status gizi warga. Hasilnya kemudian akan dianalisis oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pendamping untuk disinergikan dengan perangkat daerah terkait.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberhasilan program Kampung Pancasila tidak hanya diukur dari capaian teknis, tetapi juga dari kuatnya semangat gotong royong di masyarakat. “Nah, ketika keempat bidang ini sudah mencapai nilai tertentu, maka itu menjadi tolok ukur keberhasilan dari Kampung Pancasila,” paparnya.
Adapun tugas setiap Satgas Kampung Pancasila telah diatur secara jelas. Satgas Lingkungan di antaranya menangani pemilahan sampah dan urban farming. Satgas Kemasyarakatan bertugas menjaga keamanan dan melakukan patroli ronda. Satgas Ekonomi mendata warga usia produktif yang belum bekerja dan mendampingi UMKM. Sedangkan Satgas Sosial Budaya, fokus pada isu stunting dan pencegahan anak putus sekolah.
Ketua Satgas Kampung Pancasila tingkat kota, sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyampaikan bahwa 15 tim pendamping dari perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan telah diterjunkan di 1.360 Kampung Pancasila.
“Mudah-mudahan di tahun ini 1.360 RW bisa terjaga. Kami juga ada 669 ASN dan non-ASN yang diterjunkan menjadi pendamping di seluruh RW yang ada di Kota Surabaya,” ujar Irvan.
Ia menjelaskan, penilaian awal program Kampung Pancasila akan melihat capaian di setiap bidang. Setelah penilaian awal, ASN pendamping akan melakukan pendekatan program dan kemasyarakatan untuk memenuhi kekurangan di setiap kampung.
“Setelah dilakukan penilaian awal, misal kampung A ada yang kurang, nanti ASN pendamping akan melakukan pendekatan dengan program yang sudah dijalankan, yang kedua bisa dengan cara pendekatan kemasyarakatan,” pungkasnya. (ADV-ST01)
