SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memaksimalkan realisasi program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Instruksi ini disampaikan Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh kepala PD di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5) malam. Ia menekankan pentingnya merancang program yang fokus pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di desa.
“Kita bukan bekerja demi IKU, tapi untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat. Ukurannya adalah indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Khofifah mencontohkan sinergi antar-opd dalam menyalurkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani tebu. Ia meminta Dinas Perkebunan membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, Bank Jatim, serta Dinas Pertanian.
Ia juga menyoroti pentingnya infrastruktur desa. “Pertanian dan desa wisata tidak akan berkembang jika akses jalannya rusak. Dinas PU Bina Marga harus turut bersinergi,” ujarnya.
Terkait upaya penurunan stunting, Gubernur meminta koordinasi antara Dinas Kesehatan, PKK, dan posyandu diperkuat. Ia menyatakan, capaian saat ini sudah baik, namun perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih signifikan.
Khofifah juga mendorong percepatan implementasi tiga program prioritas Pemprov Jatim, yakni Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program ini harus segera dijalankan. Kopdes Merah Putih adalah langkah konkret memajukan desa, MBG relevan mengatasi stunting dan gizi buruk anak-anak, dan Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan inklusif,” katanya.
Hingga 21 Mei 2025, jumlah Kopdes Merah Putih telah mencapai 5.597 koperasi yang tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan dari target 8.501 unit. Sementara itu, program MBG telah dilayani melalui 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) di 38 kota/kabupaten, menjangkau 240.277 siswa.
Adapun untuk Sekolah Rakyat, terdapat 12 lokasi tahap pertama yang telah dibangun. Pemprov juga telah mengusulkan tiga lokasi tambahan: UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
Dalam rapat tersebut, Khofifah juga menyinggung realisasi APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, pendapatan daerah mencapai Rp 9,9 triliun atau 35,05 persen dari target, terdiri dari PAD Rp 6,349 triliun (37,86 persen), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58 persen), dan pendapatan sah lainnya Rp 5,256 triliun (18,81 persen).
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 6,87 triliun atau 22,86 persen, yang terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49 persen), belanja modal Rp 90 miliar (3,6 persen), belanja tidak terduga Rp27,6 miliar (8,04 persen), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84 persen). (ST11)
