SURABAYATODAY.ID, KOTA BATU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala sekolah menjaga integritas dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini dilakukan guna mewujudkan pelayanan produktif dan berdampak positif kepada masyarakat Jatim.
“Penerimaan murid baru harus objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan pakta integritas bagi semuan unsur yang terlibat dalam proses SPMB,” kata Gubernur Khofifah.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat sosialisasi SPMB jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025/2028 gelombang IV di Batu Suki Hotel, Rabu (16/4). SPMB sendiri adalah sistem yang dikenalkan pemerintah untuk menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya digunakan.
Khofifah membagikan kiat menyukseskan SPMB. Di antaranya adalah memahami regulasi SPMB, sosialisasi efektif, pelayanan prima, pengawasan dan pemantauan, koordinasi dengan stakeholder, serta pemanfaatan TIK.
“Tapi nanti semuanya juga harus berbasis solusi, tidak hanya berbasis TIK. Daya tampung SMA dan SMK negeri kita hanya 38,31 persen. Saya harap nanti jika ada yang tidak diterima, langsung berhenti di situ saja. Tapi diberikan solusi dan jalan keluar,” tambahnya.
Untuk diketahui, berdasarkan statistik SPMB Jatim 2025, jumlah lulusan SMP Sederajat sebanyak 682.252 siswa. Daya tampung SPMB Jatim untuk SMAN sebanyak 126.180 siswa dan SMKN sebanyak 135.216 siswa. Dengan demikian prosentase daya tampung SMAN dan SMKN sebanyak 261.396 atau 38,31 persen.
Jumlah lulusan SMP sederajat yang tidak dapat tertampung di SMAN dan SMKN sebanyak 420.856 murid atau 61,69 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan bahwa untuk mengatasi daya tampung sekolah negeri yang relatif kecil, pemerintah telah mencarikan alternatif lain. “Kami sedang membahas dan berdiskusi terkait Biaya SPP sekolah gratis dari kuota 10 persen di masing-masing sekolah swasta yg kita harapkan bisa menerima siswa yang tidak diterima di SPMB Akan ada MoU tanggal 2 Mei nanti, insya Allah kita berkomitmen memberikan kesempatan terbaik bagi masyarakat sehingga tidak ada yang sampai putus sekolah,” tuturnya.
Aries menjelaskan langkah strategis Dinas Pendidikan antara lain membangun komunikasi swasta (beasiswa dan biaya pendidikan terjangkau) bagian dari ikhtiar untuk mengatasi calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Di Jatim terdapat 1.083 SMA Swasta dan 1.860 SMK Swasta. Jika masing-masing sekolah menyediakan 10 beasiswa untuk murid baru, maka akan tersedia 29.430 murid yang terbantu,” jelasnya. (ST11)
