SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pdt Rio Pattisellanno menyatakan Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jatim masih menjadi magnet bagi kalangan urban dari luar kota Surabaya, untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan bekerja maupun bisnis. Karena itu ia menilai pemerintah kota sudah melakukan langkah tepat dengan meminimalisir gelombang urbanisasi pasca Idul Fitri 1446 H/2025.
“Seringkali setiap pasca Lebaran ada sanak saudaranya yang sudah sukses di Surabaya, lalu mengajak familinya mengadu nasib di Surabaya,” ujar Rio Pattisellano.
Ia menjelaskan, Surabaya sebuah kota heterogen, homogen, dan terbuka. Dikatakan, siapa saja bisa mengais ekonomi di kota besar seperti Surabaya.
Namun ia menambahkan bahwa persoalan lain pun terbuka lebar untuk Surabaya. Dengan arus urbanisasi yang besar, akan terjadi ledakan penduduk di Kota Pahlawan. Hal ini bisa jadi akan memicu persoalan-persoalan lain.
“Terpenting, setiap warga pendatang wajib lapor kepada RT dan RW agar bisa mendeteksi jumlah warganya,” ungkap Rio.
Karena itu, kewajiban pemerintah kota adalah menahan laju ledakan penduduk ini. Tujuannya agar intervensi atau bantuan sosial yang nanti dikucurkan tepat sasaran, atau menyasar warga asli Surabaya.
“Dan jangan sampai warga pendatang tidak memiliki tujuan yang tidak jelas, sehingga kalo nganggur itu malah jadi persoalan baru,” tambah Rio.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya pengawasan terhadap rumah kos. Ia meminta peran aktif RT/RW dalam melakukan pendataan dan pengawasan.
“Pendatang akan didata RT/RW setempat, karena 1×24 jam harus lapor,” ujar Eri Cahyadi.
Ia menekankan bahwa pendataan dan pengawasan penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga Surabaya tetap aman dan terkendali. Jika ada pendatang baru yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asal. Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) asal untuk proses pemulangan. (ADV-ST01)
