SURABAYATODAY.ID, SURABAYA — Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi diwarnai pembahasan penting terkait program Sekolah Rakyat (SR). Hadir dalam acara ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh.
Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target awal 100 sekolah. Sekolah ini akan mencakup tingkat SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama.
“Tahun ini akan dimulai dengan 100 Sekolah Rakyat. Saat ini sudah tersedia 40 sekolah dengan memanfaatkan aset Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan aset pemerintah lainnya,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa program ini menargetkan anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 hingga desil 3, sesuai klasifikasi tingkat kemiskinan. Desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem, desil 2 masyarakat miskin, dan desil 3 adalah kelompok masyarakat rentan.
“Yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat di desil 1, 2, dan 3. Kita ingin mereka mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Gus Ipul.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menambahkan bahwa SR tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga pembentukan karakter.
“Pendidikan adalah kunci memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat dengan konsep asrama ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi sekaligus karakter anak didik,” ungkap Muhammad Nuh.
Jawa Timur Siap Jalankan Program Sekolah Rakyat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim siap menjadi pelopor dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami bersama seluruh bupati dan wali kota di Jatim siap menjalankan program ini. Hari ini kami mengundang langsung Menteri Sosial dan Bapak Muhammad Nuh untuk mendetailkan pelaksanaan program ini,” kata Khofifah.
Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, diharapkan mereka mampu memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.
“Program ini menjadi upaya strategis untuk mencetak generasi emas yang berkualitas, menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.
Khofifah juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Jatim segera menyiapkan kebutuhan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing, terutama dalam penyediaan lahan.
“Karena konsepnya boarding school, maka dibutuhkan lahan sekitar 5 hektare. Alternatif lain adalah merevitalisasi aset yang sudah ada, seperti milik pemerintah daerah, BUMN, atau perguruan tinggi,” terang Khofifah.
Selain itu, Khofifah juga menginstruksikan percepatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Jatim untuk menindaklanjuti skema implementasi Sekolah Rakyat.
Optimalkan Pemutakhiran Data Sosial dan Ekonomi Nasional
Dalam rakor tersebut, juga dibahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini nantinya akan menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Penting bagi kita memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keakuratan data ini menjadi kunci kelancaran program bantuan dan pembangunan,” pungkas Khofifah. (ST02)
