SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menegaskan bahwa tantangan utama dalam dunia pendidikan bukan terletak pada kurangnya satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola dan manajemen yang masih perlu diperbaiki.
Salah satu masalah mendesak yang disoroti Jairi adalah sistem perekrutan guru, khususnya dalam menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Perekrutan guru harus dilakukan dengan pola yang baik dan tepat, sehingga tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar,” ujar Jairi di Surabaya, Jumat (7/3).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menyediakan akses pendidikan yang layak dan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Jairi menolak pengelompokan anak dari keluarga miskin di sekolah khusus dengan fasilitas dan kurikulum berbeda.
“Kita memerlukan sekolah inklusif yang bisa diakses semua kalangan, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu,” tegasnya.
Jairi juga mengapresiasi kontribusi organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemberdayaan pendidikan. Menurutnya, ormas besar tersebut sebaiknya dilibatkan dalam program pendidikan nasional tanpa harus mendirikan sekolah sendiri.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam membenahi sistem pendidikan, termasuk memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan sistem perekrutan guru, serta memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik.
“Fasilitas satuan pendidikan harus dipenuhi agar layak dan mumpuni. Untuk wilayah terluar, harus ada kebijakan khusus seperti mengirimkan guru terbaik dengan gaji yang layak, serta membangun sekolah jika fasilitas pendidikan belum tersedia,” imbuhnya.
Jairi menegaskan bahwa tujuan utama dari semua kebijakan ini adalah memastikan setiap anak, baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. (ST11)
