SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyuarakan keprihatinannya atas meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur. Puguh mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat PHK tersebut.
“Jika dampak PHK tidak segera diantisipasi, hal ini bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian dan stabilitas sosial di Jawa Timur,” ujar Puguh, Sabtu (8/3).
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 8.394 pekerja di 21 kabupaten/kota terkena PHK. Jawa Timur bahkan menempati posisi kelima dengan angka PHK terbesar di Indonesia pada tahun tersebut.
Tak hanya itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengungkapkan bahwa sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini bisa memicu gelombang pengangguran baru yang berpotensi menimbulkan masalah sosial di daerah.
“Kita tidak ingin menghadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran yang dapat berujung pada meningkatnya masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus bertindak cepat,” tegas Puguh.
Puguh juga menyoroti visi gubernur dan wakil gubernur Jatim yang baru dilantik, yaitu konsep “Gerbang Baru Nusantara” yang bertujuan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, di lapangan, ancaman PHK justru semakin nyata.
“Ini menjadi fenomena paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah menggaungkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun di sisi lain, banyak perusahaan yang merencanakan PHK. Hal ini harus disikapi dengan serius,” tambahnya.
Untuk itu, Puguh mendorong Pemprov Jatim melalui Disnakertrans agar segera mengambil langkah preventif dalam menghadapi ancaman PHK. Ia meminta adanya kebijakan konkret yang bisa menjadi solusi nyata bagi pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang disampaikan gubernur, kebijakan yang diambil harus mampu menjadi solusi terhadap ancaman PHK ini,” katanya.
Selain langkah preventif, Puguh juga meminta Pemprov Jatim menyiapkan strategi nyata jika gelombang PHK tidak bisa dihindari, mengingat kondisi industri dan iklim usaha yang sedang tidak stabil.
“Dengan langkah cepat dan strategi mitigasi yang tepat, diharapkan Pemprov Jatim mampu melindungi para pekerja dari ancaman PHK serta menjaga stabilitas ekonomi,” pungkas Puguh, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim. (ST11)
