SURABAYATODAY.ID SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelaksanaan program-program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pengelolaan fiskal. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.
Dalam pidatonya pada rapat paripurna di DPRD Surabaya, Senin (3/3), Eri Cahyadi memaparkan salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah penanganan banjir. “Hingga saat ini, terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp 9,6 triliun,” katanya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah merancang pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk di antaranya proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota dan 2.998 skala kampung. “Tak hanya itu, pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam daftar prioritas, dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp 10,6 triliun,” imbuhnya.
Pun demikian dengan sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) jiga tidak luput mendapat perhatian Pemkot Surabaya. Wali Kota Eri mengungkap bahwa pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi yang direncanakan membutuhkan anggaran Rp 280 miliar. “Sementara program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit dengan kebutuhan anggaran Rp 286 miliar,” tambahnya.
Pemkot Surabaya juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW dengan anggaran Rp 34 miliar. Di sektor pendidikan, alokasi mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp 2,5 triliun tidak bisa diganggu gugat. “Dalam kurun waktu 2025-2030, Pemkot Surabaya berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp 128 miliar,” ungkap dia.
Pada sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp 2,7 triliun untuk penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan mendapatkan anggaran Rp 55 miliar. Di samping itu, Pemkot Surabaya juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, dengan anggaran Rp 1,551 triliun.
Sementara insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, dan berbagai elemen pelayan publik lainnya dialokasikan Rp 1,4 triliun per tahun. “Berbagai program pembangunan lainnya juga akan dikembangkan, termasuk dukungan untuk UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian,” katanya.
Wali Kota Eri menekankan bahwa berbagai tantangan pengelolaan fiskal, diperlukan skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan. “Program kerakyatan terutama aspek pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan program infrastruktur skala menengah-besar yang membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian,” tuturnya.
Dengan demikian, Surabaya diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat.
Karena tu, Eri menyoroti perlunya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata.
Hal ini sebagaimana target pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tak luput menjadi perhatian utama. “Itulah mengapa kita perlu terus bergerak kolaboratif. Pemerintah kota tak bisa bekerja sendirian,” jabarnya.
Menurutnya, paradigma pembangunan kota telah berubah total dibanding sebelumnya. Jika dulu pemerintah mengatur pembangunan untuk warga (governing for citizen), tetapi sekarang pembangunan dilakukan bersama warga (governing with citizen). “Maka peran DPRD sangat krusial,” imbuhnya.
Demikian dengan pembangunan berbasis batas administrasi wilayah. Dimana pembangunan di Surabaya kini berorientasi pada konsep kawasan dan aglomerasi, bukan lagi berbasis batas administrasi wilayah. “Seperti pada aspek transportasi publik yang membutuhkan integrasi antar-daerah, dan infrastruktur antara Surabaya dan kabupaten/kota di sekitarnya,” tandasnya. (ST01)
