SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi kontribusi serta kinerja seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim termasuk 35 UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di Kab/Kota di-Jatim.
Apresiasi itu disampaikannya saat menghadiri Malam Resepsi Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang digelar di Kantor Bapenda Jatim, Surabaya, Sabtu (2/11) malam.
Adhy mengatakan, Bapenda adalah ujung tombak atau agen terdepan sekaligus tulang punggung dalam memperoleh pendapatan bagi Pemprov Jatim. Hingga Oktober 2024, diperoleh penerimaan sebesar Rp 15,7 triliun atau mencapai 90,99 persen dari target APBD yang ditetapkan yaitu Rp 17,2 triliun.
“Tinggal Rp 2 triliun lagi. Dalam waktu dua bulan saya yakin pasti akan lebih dari target. Belum pernah Bapenda kurang dari target 100 persen, selalu lebih dari itu,” tegas Adhy optimis.
Atas capaian tersebut, Adhy juga mendukung langkah Bapenda Jatim untuk memberikan apresiasi bagi seluruh mitra kerja, UPT di daerah, para wajib pajak hingga para staf Bapenda Jatim yang sudah purna tugas.
Selain itu, Adhy juga mengapresiasi berbagai upaya transformasi teknologi yang dilakukan oleh Bapenda Jatim. Dimulai dari mesin besar di masa lampau, kemudian beralih ke mesin ATM hingga pembayaran digital melalui QRIS yang saat ini berkolaborasi dengan Bank Jatim.
“Yang terpenting juga apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat wajib pajak di Jawa Timur yang telah melaksanakan pajak sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.
Di sisi lain, terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pj Gubernur Adhy mengaku tetap optimis akan potensi pendapatan melalui sektor pajak yang lain.
Pemprov Jatim disebutnya akan mendapatkan pungutan dari jenis pajak baru, yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemprov berhak atas 25 persen dari pajak terutang untuk sektor MBLB yang sebelumnya dipungut oleh Pemkab/Pemkot.
“Walaupun terkesan sedih karena adanya potensi kehilangan Rp 4,1 triliun, saya kira kita akan optimalkan dari sektor dan pajak lain. Inilah yang jadi tantangan tersendiri untuk kita bersama dalam mencari sumber pendapatan yang lain,” jelasnya.
Adhy menambahkan, selain dari pajak, pendapatan juga bisa didapat dari laba yang dihasilkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UPT dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mendapatkan pendapatan maupun laba.
“Sehingga ini akan menjadi tugas tambahan dari Bapenda yaitu bagaimana mengoptimalkan pendapatan-pendapatan di luar pajak yang dilakukan UPT,” ucapnya. (ST02)
