SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya menggelar rapat evaluasi program pembangunan triwulan ketiga dan persiapan triwulan keempat. Rapat evaluasi dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
Untuk tahap pertama, komisi bidang pembangunan ini memanggil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Bagian Administrasi Pembangunan. Selain itu juga dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Pada rapat tersebut, Ketua Komisi C Eri Irawan mengatakan pihaknya ingin mengawal pelaksanaan program Pemkot Surabaya yang sudah direncanakan. “Terutama, bagaimana program-program prioritas tetap optimal berjalan sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Menurut dia, pencapaian program ini sangat berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pada rapat tersebut Komisi C juga melakukan evaluasi terhadap capaian PAD.
Dikatakan, Eri (sapaan akrab Eri Irawan), PAD secara persentase lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi per bulan Okotober di angka 73,62 persen, sedangkan di periode yang sama di tahun 2023 adalah 72 persen.
“Ini menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD bisa digali dengan baik. Berikutnya, ini juga menunjukkan pemulihan ekonomi di Surabaya terus masif sehingga PAD meningkat,” jabar dia.
Meski demikian ia menegaskan bahwa banyak tantangan ke depan yang harus diantisipasi agar semua target dapat terealisasi. Pihaknya juga minta pendapatan ditingkatkan.
Tujuannya, jangan sampai belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat tidak terealisasi. Misalnya, penanggulangan banjir, penanganan sampah dan sebagainya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menambahkan meski ada kenaikan PAD namun pihaknya menyimpan kekhawatiran. Karena di perubahan APBD 2024, pendapatan dinaikkan dari Rp 10,8 menjadi Rp 11,5 triliun. Sedangkan kesanggupan Bapenda sampai akhir tahun di Rp 10,5 triliun.
“Kalau tidak tercapai, berarti akan ada rasionalisasi program. Maka kami berpesan agar kegiatan-kegiatan prioritas tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Politisi perempuan ini pun menegaskan pihaknya telah meminta data terkait rencana rasionalisasi program itu. Hal itu sebagai upaya agar program prioritas tidak dirasionalisasi. (ADV-ST01)
