SURABAYATODAY.ID, MALANG – 1.695 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur angkatan XVII, XVIII, XIX dan XX mengikuti orientasi, Selasa (8/10). Orientasi ini dilaksanakan di Akasia Ballroom Savana Hotel & Convention, Kota Malang dan dibuka Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.
Dalam pembukaan ini, Adhy mengucapkan selamat atas pelantikan 1.695 anggota DPRD Kabupaten/kota baik yang baru pertama kali dilantik maupun yang terpilih kembali pada periode ini. “Dengan adanya pelantikan tersebut artinya Bapak/Ibu telah mengemban kepercayaan, kehormatan dan tugas mulia karena menjadi representasi demokrasi dan wakil rakyat,” ujarnya.
“Menjadi anggota dewan sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui kontestasi merupakan tugas berat. Saya percaya dan yakin melalui orientasi ini pemahaman dan pengetahuan mengenai DPRD akan bertambah,” kata Adhy.
Semua anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim tahun 2024 ini, kata Adhy, akan mengikuti orientasi 4 hari. Diharapkan kegiatan ini dapat berdampak signifikan ketika menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Ini tugas berat untuk BPSDM karena harus menjadwalkan sejumlah 1.695 orang dan itu secara berkelanjutan. Orientasi ini sangat penting karena diawal seorang anggota dewan harus memahami dari mulai fungsi, kewenangan dan tugas yang akan mempengaruhi proses dalam mengemban amanah kedepannya,” terang Adhy.
Orientasi DPRD kabupaten/kota, lanjut dia, juga melibatkan stakeholder dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Lebih lanjut disampaikannya, dalam orientasi ini tidak hanya kebijakan, tapi juga menyoroti isu-isu strategis. Contohnya terkait penganggaran bahwa tidak ada yang bisa mengusulkan budgeting tanpa kerja sama dengan DPRD.
“Isu strategis yang perlu digali di kegiatan orientasi ini misalnya eksistensi DPRD sebagai mitra kerja yang sejajar dengan kepala daerah,” jelas Adhy.
“Menyusun anggaran/ budgeting tidak bisa dilakukan Pemerintah tanpa wewenang DPRD. Penyusunan RAPBD, menyusun semua kebijakan maupun pengambilan keputusan pemerintah. Melalui orientasi ini bisa menjelaskan mekanisme siklus penganggaran sehingga sesuatu yang dikerjakan Dewan dan pemerintah betul-betul untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya. (ST02)
