SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama masyarakat Bojonegoro yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelajar dan jurnalis, menggelar deklarasi anti korupsi di Pendopo Malowopati, Sabtu (8/6).
Dalam deklarasinya, mereka menyatakan menjunjung tinggi budaya anti korupsi, mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adil, transparan, akuntabel dan demokratis. Selain itu jugae mengamalkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, proaktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta bertekad mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang bersih dari korupsi dan Indonesia yang berintegritas.
Deklarasi ini merupakan rangkaian diskusi dalam Roadshow Bus KPK yang datang ke Bojonegoro. Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas LSP KPK M. Rofie Hariyanto mengawali diskusi mengatakan suatu kehormatan bagi KPK bisa bertemu tatap muka dan ngobrol dengan para pejuang peradaban, komunitas pejuang anti korupsi.
“Selamat datang para pejuang anti korupsi, pejuang peradaban, penapak jalur kenabian. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita bicara tentang bagaimana bersama-sama membangun peradaban dan bicara tentang pembangunan peradaban, itu adalah jalur kenabian,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebelum memberantas korupsi, harus tahu apa itu korupsi. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana bersama sama memberantasnya.
“Kenapa korupsi dikatakan kejahatan yang sangat luar biasa, karena efek domino yang diakibatkannya, dan korupsi adalah fasilitator kejahatan lainnya,” ungkapnya.
Rofie juga memaparkan, dari perhitungan akademik seorang profesor UGM atas kasus korupsi yang terjadi di tahun 2001 sampai 2015. Selama periode itu kerugian negara adalah Rp 203,9 triliun, dinikmati oleh 3000 koruptor. Kalau di bagi rata-rata setiap koruptor menikmati Rp 68 miliar.
Seandainya dari Rp 203,9 triliun itu dianalogikan, bisa membangun 117.000 sekolah baru, kalau dikonversikan semisal untuk pembangunan di Bojonegoro, setara untuk pembangunan Bojonegoro selama 25 tahun ke depan. Atau uang itu untuk membeli mobil siaga desa, akan dapat sejumlah 815.600 unit.
“Kalau digunakan untuk membeli sego pecel gemoy maliogoro yang harganya Rp10.000 per porsi, bisa dapat 20 miliar porsi. Penduduk dunia ada 8 miliar, artinya uang ini bisa memberi makan sego pecel gemoy maliogoro kepada 3 kali penduduk dunia,” jabarnya.
“Itu untuk menggambarkan, betapa kerugian negara sangat luar biasa akibat korupsi, ini baru kasus 2001 sampai 2015, belum kasus setelahnya,” jelas Rofie Hariyanto.
Sementara, Koordinator Fitra Jawa Timur Dakelan berharap, agar Pemda Bojonegoro bisa memfasilitasi kegiatan diskusi anti korupsi dengan komunitas walaupun tanpa KPK sebulan sekali. Hal itu untuk mendiskusikan kira -kira apa saja yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan.
“Kita bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena itu bagian dari check and balancing system di dalam menjalankan pemerintahan dan sekaligus bentuk partisipasi masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu lanjutnya, penting bagi semua untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya yang cukup besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro dikelola dengan baik, sehingga bisa membawa berkah untuk kesejahteraan masyarakat.
“APBD Rp 8,7 triliun itu sesuatu yang cukup besar, sehingga bisa berdampak cukup signifikan kepada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu komitmen bersama, perlu kepemimpinan yang kuat di dalam mendorong pemerintahan yang bebas korupsi,” katanya. (ST10)
