SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 tiba di Kabupaten Bojonegoro Kamis (6/6). Rombongan KPK akan berada di Bojonegoro hingga Minggu (9/6) dalam misi pemberantasan korupsi melalui rangkaian penjelajahan ke-12 kota/kabupaten di Pulau Jawa.
Pembukaan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi dilaksanakan di Pendopo Malowopati. Pada acara tersebut, disuguhkan pameran. Di antaranya bisa melihat Bus KPK dengan berbagai fitur edukasi, layanan kegawatdaruratan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, layanan pemeriksaan kesehatan gratis RSUD Padangan, layanan kependudukan desa/kelurahan dari Disdukcapil, Layanan Pendampingan dan Konsultasi Perizinan Berusaha (LaDa KoPi) dari DPMPTSP.
Selain itu, juga ada Jelajah Perpustakaan Membangun Budaya Literasi oleh Dispusip Kabupaten Bojonegoro, donor darah dan beberapa stand pameran dari stakeholder lainnya seperti PD. BPR.
“Ini adalah kegiatan dengan tema Hajar Serangan Fajar. Kita tahu sebentar lagi akan menghadapi proses pilkada. Tema ini diusung oleh KPK sebagai bagian dari kampanye pada proses politik yang ada di pemerintah daerah yaitu pemilihan kepala daerah,” jelas Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha.
Ia menyampaikan ada banyak alat ukur yang telah dilakukan untuk mengukur potensi korupsi di suatu lembaga maupun daerah. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Alat ukur ini menjadi bagian penting saat menjalankan program kepemerintahan dalam pelayanan publik agar mendapatkan output tidak korupsi.
Hasil SPI ini adalah survei yang menilai tingkat risiko dalam pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan kesadaran yang diukur dalam beberapa dimensi. Yakni mulai dari transparansi integritas dalam menjalankan tugas, pengelolaan anggaran, maupun sosialisasi antikorupsi.
“Penyebab korupsi sering terjadi karena melakukan pembenaran apa yang telah dilakukan. Selain itu karena ada kesempatan dan kapabilitas untuk melakukannya,” tegasnya.
Ia berpesan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mulai mempelajari konflik kepentingan dalam pemerintahan. Selain itu ada beberapa kunci agar tidak terlibat konflik kepentingan dan korupsi.
Yakni melakukan deklarasi saat menduduki jabatan baru bahwa jabatan yang didapat tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Cara lain dengan menjadi pimpinan teladan dengan memenuhi kode etik dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sebab netralitas ASN penting.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan menjadi kebanggaan Kabupaten Bojonegoro karena mendapat kunjungan KPK. Ia menerangkan kunjungan ini memiliki nilai tidak hanya strategis tapi juga menentukan bagaimana Bojonegoro ke depan.
Pj Bupati menyatakan integritas adalah bagian dari membangun wilayah. “Ini menjadi semangat kita untuk menjaga integritas, baik integritas dalam tata kelola keuangan, maupun pemerintahan,” tuturnya.
Melalui Roadshow Bus KPK, Pj Bupati berharap dapat menanamkan pondasi pemahaman dan ide-ide bagaimana membangun dan menata kelola Bojonegoro menjadi lebih baik. Sehingga setelah ini ada kegiatan yang bisa ditindaklanjuti untuk bisa merumuskan kebijakan masing-masing sesuai regulasi, tata kelola dan integritas yang baik.
Sementara itu, selain Bojonegoro, ada beberapa kabupaten/kota yang akan dikunjungi Roadshow Bus KPK. Yaitu Bangkalan (30 Mei-2 Juni), Bojonegoro (6-9 Juni), Surabaya (13-16 Juni), dan Brebes (27-30 Juni). Setelah itu berlanjut ke Wonosobo (4-7 Juli), dan Semarang (11-14 Juli).
Selanjutnya Roadshow Bus KPK akan ke Cianjur (25-28 Juli), dan Bandung Barat (1-4 Agustus). Rute jelajah selanjutnya yaitu Bandung (8-11 Agustus), Lebak (23-25 Agustus), Pandeglang (29 Agustus-1 September), dan rute terakhir yaitu di Serang pada 5-8 September. (ST10)
