SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto berharap semua kepala desa (kades) bergerak aktif membangun daerah, terutama dalam hal memperhatikan warganya. Karena dalam proses membangun daerah membutuhkan sinergi semua pihak. Kepala desa, kata Pj Bupati, adalah mitra pemkab dalam membangun Bojonegoro.
Penegasan ini disampaikan Pj Bupati Adriyanto dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahim Ramadan bersama Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bojonegoro Tahun 1445 H/2024 M, Jumat (15/3) di Balai Desa Woro Kecamatan Kepohbaru. Selain dihadiri camat, kegiatan ini juga diikuti oleh para kepala desa dan se-kecamatan Kepohbaru dan Baureno.
Menurut Pj Bupati, kepala desa adalah mitra Pemkab dalam membangun Bojonegoro. Dikatakan, pembangunan Bojonegoro ini tidak akan terlepas dari peran para kepala desa. Jika kades tidak bergerak secara aktif maka pembangunan Bojonegoro akan terlambat.
“Maka mohon secara aktif para kepala desa mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Pj Bupati menjelaskan saat ini Pemkab memberikan bantuan bagi warga dengan cara mengelompokkan para pekerja rentan. Semisal para buruh tembakau, buruh tani, tukang becak atau pekerja serabutan. Jika terjadi sesuatu saat bekerja dan tidak mendapat perlindungan, maka mereka perlu dimasukkan ke dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita akan melihat warga kita yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Saya minta tolong Bapak/Ibu Kades jika ada masyarakatnya yang masuk kelompok penerima bantuan, agar diusulkan kepada camat agar mendapat BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Terkait dengan inflasi dan kenaikan harga di wilayah Bojonegoro, Pj Bupati juga berharap para kades ikut berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk makin produktif. “Tugas kita itu menjaga agar kebutuhan bahan pokok ini tidak naik, khusus kepada Kades pastikan gerakan memanfaatkan pekarangan agar dioptimalkan, anggaran dana desa untuk ketahanan pangan tolong benar-benar diarahkan agar bisa menekan kenaikan bahan pokok yang ada di Bojonegoro,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nurul Azizah menambahkan tujuan utama kegiatan ini adalah silaturahim. Kedua adalah rapat koordinasi dalam bulan puasa sekaligus buka puasa bersama. Sekda juga meyampaikan bahwa tahun 2024 Pemkab Bojonegoro sudah mendistribusikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sudah bisa untuk dilaksanakan pembayaran.
“Juga untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Perbup saat ini, maka seluruh desa bisa mengajukan penyerapan ADD Senin depan,” jelasnya.
Pada tahun 2024, penanganan pembangunan difokuskan pada enam hal. Diantaranya mengurangi angka kemiskinan, stunting, meningkatkan pendidikan, kebencanaan, pengendalian inflasi, investasi UMKM dan wisata.
Inovasi dalam mengurangi angka kemiskinan, lanjut Sekda, terdapat program Domba Kemiskinan atau Domba Kesejahteraan dari Dinas Peternakan dan Perikanan di tahun 2024. Ada kriteria yang masuk di dalamnya, yakni pemberian kepada warga miskin supaya ada peningkatan dalam pendapatan.
“Ada lagi untuk memberikan perhatian, pemerintah hadir dalam penanganan pekerja rentan ada 11 indikator yang masuk didalam BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2024,” jelasnya.
Jika warga tercover BPJS Ketenagakerjaan, pekerja yang meninggal (dalam kaitan ketenagakerjaan) diberikan santunan tunai sebesar Rp 42 juta, juga putra putrinya maksimal 2 orang diberikan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi. Untuk itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan, yang masuk kedalam data tersebut bisa melakukan klaim secara langsung melalui perangkat desa. (ST10)
