SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan Jatim siap untuk mengendalikan inflasi. Ia juga memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil jelang bulan Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2024.
Hal itu ditegaskan Adhy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3).
“Pada intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk mengendalikan inflasi yang sebagian besar dipicu dari bahan pangan, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras,” kata Pj Gubernur Adhy.
Ia menyampaikan langkah pengendalian inflasi penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat secara umum terlebih menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
Saat ini pun Pemprov Jatim telah menjalankan sejumlah arahan yang disampaikan oleh Mendagri maupun Kapabanas RI. Di antaranya menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, dan menggelar gerakan pangan murah di 38 kabupaten/kota.
“Sampai saat ini pun upaya-upaya itu terus kami lakukan,” katanya.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9% (c to c). Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,9% (y to d).
“Upaya langkah strategis dan sistematis terus diupayakan untuk mengendalikan inflasi kita,” tuturnya.
Beberapa langkah strategis dan sistematis lainnya yang diambil Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi meliputi menghadapi kelangkaan pupuk, menekan kehilangan hasil pertanian, mengantisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem cadangan atau buffersock.
“Kita lakukan dengan memberikan intervensi di beberapa sektor mulai dari antisipasi kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim hingga penguatan buffersock, ” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan untuk menghadapi kelangkaan pupuk, Pemprov Jatim menjalankan beberapa kebijakan seperti mendorong efisiensi pemupukan anorganik dengan menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik, mengoptimalkan sumber daya lokal seperti pupuk kandang, limbah pertanian untuk pembuatan pupuk organik, melatih masyarakat membuat pupuk organik berbasis bahan baku ini situ.
“Efisiensi pupuk anorganik dengan mengkombinasikan pupuk organik dan anorganik, juga optimalisasi sumber daya lokal untuk pembuatan pupuk organik,” imbuhnya.
Untuk menekan angka kehilangan hasil produksi pertanian, Pemprov Jatim mengimplementasikan praktek budidaya yang baik dan benar atau good agricultural practices, menerapkan praktek penanganan pasca panen yang baik dan benar atau good handling practices, memperkuat sistem rantai dingin atau cold chain dalam penyimpanan, dan memperkuat infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan cold storage sesuai kebutuhan.
“Kemudian implementasi GAP dan GHP, juga sistem penyimpanan cold chain dan cold storagenya,” ucapnya.
Kemudian terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Adhy menyebut langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jatim antara lain optimalisasi pengairan melalui sumur dalam, sumur renteng, sumur dangkal, irigasi tetes atau embung; optimalisasi jaringan irigasi dan menjaga kebersihan saluran.
Selain itu juga gencar melakukan implementasi inovasi teknologi yang adaptif, menggunakan benih adaptif dan tahan banjir maupun kekeringan; menggerakkan brigade proteksi untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT); memanfaatkan informasi early warning system atau EWS dari BMKG sebagai langkah adaptif, serta menerapkan teknik konservasi lahan yang baik guna mencegah erosi.
“Early warning system dari BMKG juga akan menjadi acuan kita, kemudian konservasi lahan untuk mencegah erosi juga menjadi perhatian kita,” terangnya.
Sedangkan langkah strategis untuk memperkuat bufferstock, dilakukan Pemprov Jatim dengan mengoptimalkan dan menguatkan cadangan pangan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa dan di masyarakat sendiri; melakukan kerjasama dengan daerah surplus terdekat; pengawalan dan pengamanan terhadap standing crop yang ada; mengoptimalkan penggunaan input pada komoditas aneka cabai dan bawang merah; mendorong skema pembiayaan dengan kredit usah rakyat (KUR), dan memperkuat sistem logistik dan distribusi komoditas strategis.
“Kita upayakan untuk melakukan semua langkah dengan optimal supaya tingkat inflasi kita juga semakin terkendali,” tegasnya. (ST02)
