SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2023 diprediksi tembus Rp 2,9 triliun. Meski lebih kecil dibanding dibanding 2022 sekitar Rp 3,2 triliun, namun kalangan DPRD menilai angka itu masih tinggi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menilai butuh pemimpin visioner untuk merencanakan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang besar. ‘’Harusnya bisa dimaksimalkan lagi serapannya,’’ ujarnya.
Menurut Pri, sapaan Ahmad Supriyanto, dalam APBD di sektor pendapatan terealisasi Rp 5,9 triliun. Dia mengatakan, realisasi belum 100 persen dari pengganggaran menghasilkan silpa mencapai Rp 2,9 triliun pada 2023.
Di antaranya karena belum terserapnya dana cadangan Rp 600 miliar, anggaran untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko, serta rendahnya serapan organisasi perangkat daerah (OPD). ‘’Untuk besaran (silpa) pastinya menunggu audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),’’ jelas pria asal Kecamatan Sumberrejo tersebut.
Selain itu, ia menjabarkan anggaran belanja senilai Rp 8 triliun, namun baru terealisasi Rp 6,2 triliun. Rinciannya belanja operasional dianggarkan Rp 4,1 triliun terealisasi Rp 2,9 triliun; belanja modal dianggarkan Rp 2,2 triliun terealisasi Rp 2 triliun; anggaran belanja tidak terduga Rp 65 miliar terealisasi Rp 37 miliar; dan belanja transfer Rp 1,5 triliun terealisasi 1,2 triliun.
‘’Jadi, untuk realisasi belanja secara menyeluruh baru 77,59 persen,’’ lanjutnya.
Dikatakan, seharusnya anggaran belanja dapat dimaksimalkan mengingat banyak persolan belum selesai. Meliputi pengangguran, kemiskinan, kesehatan hingga mutu pendidikan. Sehingga dia mengungkapkan, Bojonegoro dengan APBD besar harus dipimpin oleh pemimpin berani dan visioner.
‘’Karena anggaran itu harus benar-benar untuk rakyat. Butuh pemimpin yang visioner,’’ tutur anggota Komisi C DPRD Bojonegoro itu.
Anggota Banggar lainnya, Lasuri mengatakan, ada beberapa variabel anggaran menjadi silpa. Misalnya kelebihan estimasi pendapatan, kegiatan dipasang tidak dilakukan, serta perubahan target pendapatan. ‘’Belum bisa menyampaikan secara pasti terkait ketercapaian kegiatan,’’ lanjutnya. (ST10)
