SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemprov Jawa Timur berkomitmen terus fokus menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya dengan menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Bansos tersebut di antaranya disalurkan melalui sejumlah program pengentasan kemiskinan dengan memberikan memperluas pelayanan dan penjangkauan yang optimal kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berbagai bansos tersebut diharapkan menjadi salah satu jalan untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.
“Untuk mewujudkan Jatim Sejahtera, Jatim Berkah dan Jatim Harmoni yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya, berbagai upaya telah kami lakukan. Salah satunya dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (8/1).
Ia menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menurunkan kemiskinan antara lain menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, dan menekan angka kemiskinan di daerah kantong kemiskinan.
“Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk sapaan sekaligus sebagai bentuk intervensi sektor sosial yang memang perlu ada penguatan,” jelasnya.
Penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).
PKH Plus bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang memiliki anggota keluarga lansia di atas 70 tahun. Masing-masing lansia yang menjadi penerima manfaat (PM) PKH Plus menerima bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun yang dibagi dalam empat tahap penyaluran.
Pada tahun 2019-2022, program ini menyasar 50.000 lansia per tahun, kemudian pada tahun 2023 sasaran program ini bertambah menjadi 55.000 lansia. Total 255.000 lansia telah menerima program PKH plus.
“PKH Plus ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi lansia kurang mampu, sekaligus sebagai upaya agar lansia terawat dan tercukupi kebutuhannya. Para lansia kurang mampu ini termasuk masyarakat rentan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkap Khofifah.
Lebih lanjut dijelaskan , untuk program ASPD merupakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat. Program ini pertama kali dilaksanakan pada 2020 yang disalurkan untuk 3.000 Penerima Manfaat (PM). Selanjutnya, pada tahun 2021-2023, jumlah PM bertambah menjadi 4.000 PM per tahun.
“Masing-masing PM mendapatkan Rp3,6 juta per tahun yang disalurkan dalam empat tahap, sekitar 15 ribu orang telah menerima manfaat program ini,”ucapnya.
Selain itu, terang Khofifah, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, Dinsos Jatim memiliki program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang, bansos Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), pengembangan kewirausahaan bagi eks klien UPT, bantuan stimulan untuk klien UPT, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT).
“Kami juga menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin,” ucapnya.
Secara khusus, lanjut Khofifah, untuk program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, Dinsos Jatim telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp1,5 juta untuk modal usaha kepada keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan kepada 15.374 PM di 15 kabupaten.
“Alhamdulillah program ini sudah menyasar lebih dari 15 ribu PM di 15 Kabupaten di Jawa Timur,” katanya.
Sedangkan bansos KUBE diberikan kepada 1.111 PM se-Jatim. Masing-masing PM memperoleh bantuan sejumlah Rp3 juta untuk mengembangkan usahanya.
Sementara, bantuan WRSE diberikan untuk modal usaha. Tahun 2023, bantuan ini didistribusikan kepada 540 PM, masing-masing mendapatkan 3 juta.
Di tahun 2023, ungkap Khofifah, Dinsos Jatim juga memberikan bantuan kepada 100 orang eks klien UPT untuk pengembangan usaha. Setiap PM menerima bantuan sebesar Rp5 juta. Kemudian, ada pula bantuan stimulan usaha untuk klien UPT sebanyak 713 PM, di mana setiap PM mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta.
“Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, melalui Dinsos Jatim kami juga menyasar eks klien UPT kami beri bantuan untuk pengembangan usaha, juga bantuan stimulan untuk klien UPT,” tegasnya.
Sementara itu juga ada program BLT DBHCHT yang diberikan kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah di Jatim. Di tahun 2023, bantuan ini disalurkan kepada 9.156 PM dan masing-masing PM menerima BLT sebesar Rp 1,5 juta.(ST02)
