SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan beberapa isu strategis terkait pelaksanaan pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).
“Kalau semua sudah sampai KPU insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini rawan terjadi sengketa (Dispute). Karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin,” katanya.
Hal ini disampaikannya pada rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya, Senin (11/12) malam
Untuk itu, Khofifah menekankan dalam menghadapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.
“Saya rasa masing-masing akan punya peta. Bagaimana peta itu akan menjadi referensi kewaspadaan bagi kita semua. Ini bagian dari membangun langkah mitigatif dan interventif,” ucapnya.
“Hoaks harus tetap diwaspadai utamanya 3 hari terakhir. Kalau sudah berkomitmen aman, damai dan kondusif, jangan lupa bersinergi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan hanya kerja keras semata, melainkan juga ingat yang Maha menurunkan sukses, Maha memberikan Suasana Kondusif maka beriringan dengan doa menjadi penting,” tambahnya.
Lebih jauh disampaikan Khofifah, pada upaya penanganan konflik saat Pemilu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan Pra Paralegal Justice yang diperuntukan bagi kepala desa dan lurah dalam beberapa kali (batch). Ini menjadi sarana penting dalam upaya untuk menciptakan langkah-langkah dalam mencari solusi bersama, misalnya melalui mediasi.
“Ini ilmu bagi kepala desa dan lurah. Supaya mereka mengetahui bagaimana hal-hal yang mestinya mereka bisa atasi sesuai kapasitas saat dilatih. Semua materi bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” ucapnya
Kemudian, Khofifah juga mengajak seluruh pemerintah daerah baik di Kabupaten/Kota yang belum mencairkan dana hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi KPU dan Bawaslu.
“Untuk bupati/walikota mohon disegerakan proses penandatangannan NPHD, kepada Bawaslu dan KPU. Karena saat ini masih ada 6 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan,” katanya.
Khofifah juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk turut mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Hal itu bisa diwujudkan oleh unsur tiga pilar plus. Yakni TNI/Polri, Pemerintah Daerah, DPRD/Parpol dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
“Sosialisasikan netralitas sampai tingkat Desa, optimalkan tiga pilar dan forum keagamaan serta masyarakat dan yang lainnya. Juga tidak lupa bangun sinergitas dengan 3 Pilar Plus. Karena informal leader (Toga dan Tomas) biasanya punya kedekatan sosial kultural yang cukup kuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong mengatakan, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan Pemilu. Antara lain pemilihan berlangsung aman dan lancar sesuai peraturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak kesatuan dan persatuan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun di daerah.
“Di Jawa Timur generasi milenial yang sudah masuk usia pilih ada 9,6 juta sementara generasi Z 6,29 juta jiwa. Target partisipasi pemilih kita 2024 ini 79,5 persen. Jadi saya minta seluruh Forkopimda persuasif mengajak anak muda ikut memilih,” katanya.
Sementara Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Timur sebesar 14,74 persen. Angka ini membuat Jatim menduduki peringkat keenam di Indonesia sebagai provinsi dengan tingkat IKP yang rendah.
“Jadi Jawa Timur ini termasuk yang IKP-nya selalu rendah. Tentu ini juga peran baik dari Polda, TNI, Satpol PP, dan unsur penegak keamanan lainnya,” pungkasnya.(ST02)
