SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City Convention Hall lantai 3 Surabaya, Senin (11/12) malam.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi peran para formal dan Informal leader atau pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk bersinergi menyukseskan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak.
“Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak bersama-sama,” ujarnya.
“Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di semua lini,” imbuhnya.
Khofifah menegaskan, Pemilu 2024 mendatang pelaksanaannya bertepatan saat peringatan Hari Valentine. Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya.
“Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilih mereka. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” tandasnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024. Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan. Kemudian, sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.
Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Dan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis.
Seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS, terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Dari arahan Presiden itu juga, Khofifah optimis penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sehingga, kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan seperti saat ini.
“Saya rasa pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun seringkali proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” ungkapnya. (ST02)
