SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau MUI Tower Jatim yang terletak di Jalan Raya Wisma Pagesangan, Surabaya, Selasa (21/11) malam.
Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian melati oleh Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Ketua Umum MUI Jatim KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.
Sebagai informasi, Gedung MUI Tower Jatim berdiri di atas lahan seluas 3.045 m2 dan terdiri dari 5 lantai dengan luas bangunan mencapai 4.900 m2. Total anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan Gedung MUI Jatim ini mencapai Rp 36,9 M.
Gedung ini didesain dengan konsep modern yang dilengkapi dengan ornamen islami. Terdiri dari beberapa ruangan antara lain lobby, ruang konsultasi, ruang rapat, ruang laktasi, mushola, ruang badan dan lembaga, ruang serbaguna, dan laboratorium halal.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah berharap berdirinya gedung MUI Tower Jatim tidak hanya sebagai sentra bertemunya para ulama, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai majlis ilmu. Sehingga selain berfungsi sebagai perkantoran, juga dapat mendiskusikan berbagai macam keilmuan.
“Yang ingin saya sampaikan adalah kami berharap majelis ilmunya di sini. Para pakar sains bisa melakukan berbagai ikhtiar terutama untuk industri halal di sini,” katanya.
Ia menjelaskan para guru besar juga dapat melakukan diskusi atau meeting di gedung ini. Ia menyebut tersedia banyak ruang rapat di gedung MUI Tower Jatim ini yang dapat dimanfaatkan untuk membahas persoalan yang baik yang berkaitan dengan umat, juga keilmuan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang menjadi dasar membangun moderasi dan toleransi.
“Insyaallah gedung ini memungkinkan untuk bisa memberikan layanan-layanan keumatan dan layanan umum lainnya,” ucapnya.
Ia menuturkan, ke depan laboratorium halal yang ada di gedung ini diharapkan bisa menjadi penguat berkembangnya industri halal di Jawa Timur. Karena menurutnya ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya percepatan sertifikasi halal.
“Nantinya banyak lembaga-lembaga yang mungkin bisa diaktifkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi sesuai dengan keahlian-keahliannya,” ujarnya. (ST02)
