SURABAYATODAY.ID, SURABAYA –Penguatan industri halal di Jatim ini dilakukan dengan membangun jejaring dengan jajaran perguruan tinggi, ormas Islam serta Dudika. Hal ini dilakukan untuk sosialisasi produk halal dan pendampingan IKM untuk bisa memperoleh sertifikasi halal.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan pendampingan ini tidak hanya sekedar pendampingan pada saat proses produksi. “Tapi sampai memastikan bahwa sertifikat halal itu sudah bisa terakses oleh pelaku IKM lebih cepat dan lebih murah dan mudah,” ungkapnya.
Dalam pembukaan East Java Halal Industry Fest (EJHIF) tahun 2023 di Dyandra Convex Surabaya, ia menerangkan Pemprov Jatim berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (halal center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.
“Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal, dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal,” urainya.
Lebih jauh, Khofifah berharap, keberadaan sebanyak 33 Rumah Potong Hewan (RPH) halal dan 44 Rumah Potong Unggas (RPU) halal di Jatim bisa dimaksimalkan. Salah satunya, dalam rangka ekspor unggas ke Saudi Arabia untuk pemenuhan kebutuhan daging ketika musim haji tiba.
“RPH dan RPU yang ada di Malang adalah salah satu referensi yang bisa dijadikan pilot project. Baik dari sisi kelengkapannya, peralatannya, maupun sumberdaya manusia termasuk juru sembelih halalnya,” imbuhnya.
Secara khusus, Gubernur Khofifah meminta Diseperindag Jatim untuk segera melakukan konsolidasi bersama jajaran BPJPH serta Kementrian Agama. Hal inu terkait peluang pasar khususnya kebutuhan unggas yang bisa disuplai pada musim haji mendatang.
“Seluruh RPU halal yang ada di Jatim bisa dikonsolidasikan, disinergikan bersama jajaran BPJPH dan Kementrian Agama terkait pemenuhan kebutuhan produk halal utamanya unggas untuk pasar dunia utamanya pada musim haji mendatang,” katanya.
Di sisi lain, Khofifah juga meminta adanya percepatan sertifikat baik oleh BPJPH maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya. Sehingga, akan semakin banyak produk-produk halal Jatim yang bisa memenuhi kebutuhan daging utamanya unggas baik saat musim haji maupun umrah saat bulan Ramadan yang akan datang.
“Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga umrah saat Ramadan. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri,” pungkasnya. (ST02)
