SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Kapolrestabes Kota Surabaya Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menentukan pengamanan pemilu dengan sandi Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024. Pasma menyampaikan, Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 akan dimulai pada besok (19/10), seiring dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Untuk pola pengamanan, pengawalan, dan penjagaannya, Pasma mengaku, sudah mulai berjalan di Kota Surabaya. Harapannya, di dalam rapat koordinasi ini terbentuk komunikasi dan informasi serta kesiapan dari instansi maupun parpol untuk menyiapkan kondisi pelaksanaan pemilu di Surabaya bisa berjalan baik dan lancar.
Selain untuk mempersiapkan pengamanan pemilu, Pasma mengaku, bersama jajarannya di Polrestabes Kota Surabaya telah menggelar kegiatan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Kamtibmas) secara rutin. Setiap malam hingga menjelang pagi, Tim Respati Presisi Polrestabes Kota Surabaya tak henti-hentinya melakukan penyisiran di jalan hingga perkampungan untuk menjaga keamanan Kota Surabaya.
“Pengalaman saya di Jakarta dan Surabaya ini jauh berbeda. Kepatuhan masyarakat di Kota Surabaya itu masih cukup tinggi,” ujarnya.
Dia berharap, pengamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilu kali ini bisa terlaksana dengan baik. Dirinya juga berharap kepada masyarakat di Kota Surabaya untuk lebih bijak, cerdas, dan dalam melihat di era digitalisasi seperti saat ini.
“Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan edukasi dan literasi yang baik kepada masyarakat supaya tidak termakan hoax, fake news (berita bohong), dan sebagainya,” harapnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar menambahkan, Bawaslu telah menyiapkan seluruh perangkat dan instrumen menjelang pemilu 2024. Bahkan, Agil menyampaikan, telah melakukan simulasi pengawasan berbasis teknologi dan konvensional selama proses pemilu berlangsung.
Dirinya berharap, setelah deklarasi ini peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, hingga stakeholder, bisa saling menjaga ritme dan berjalan selaras selama proses berjalannya pemilu 2024. “Jadi, praktik politiknya terus berlanjut akan tetapi penjagaan ketertiban umum juga harus bisa maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (ST01)
