SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya mengharapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 bisa terserap sempurna. Tujuannya, anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan bisa dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan APBD-P umumnya mepet dengan tutup buku atau akhir tahun. Namun ia menerangkan bahwa dengan melakukan pengajuan anggaran berarti Pemkot Surabaya sudah melakukan perencanaan.
“Sehingga, waktu yang mepet dalam pengerjaan terutama infrastruktur pembangunan, bukan alasan lagi. Anggaran yang sudah dialokasikan harus terserap maksimal,” katanya.
Menurutnya, APBD Surabaya 2023 terkoreksi dari sebelumnya sebesar Rp 11,3 triliun menjadi Rp 10,7 triliun pada APBD-P. Hal itu berdampak pada rasionalisasi belanja modal yang berkurang senilai Rp 549 miliar dan belanja operasinal bertambah Rp 72 miliar.
Dikatakan, rasionalisasi di antaranya dilakukan atas rencana pembangunan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan dan hasil serap aspirasi DPRD Surabaya.
“Itu nanti dianggarkan pada APBD 2024 dengan proses evaluasi yang disesuaikan,” ujarnya.
Menurut Aning, adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling banyak mengalami rasionalisasi anggaran adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) senilai Rp 161 miliar.
Rasionalisasi terbesar di DPRKPP yakni pada pembebasan lahan senilai Rp 118 miliar, rumah tidak layak huni (Rutilahu) senilai Rp 19,6 miliar atau 500 rumah dan rasionalisasi pada pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan senilai Rp 23,4 miliar.
Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terasionalisasi hampir Rp 50 miliar. Rasionalisasi terbesar pada pembangunan empat Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R senilai Rp 22,5 miliar.
“Tentunya ini sangat berpengaruh pada pengurangan sampah di empat TPS yang rencananya dibangun,” terang dia.
Begitu halnya dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) ada rasionalisasi Rp 264 miliar. Dinas harus mengurangi anggaran pengendalian banjir Rp 104 miliar, pembangunan jalan Rp 93 miliar dan rasionalisasi pada pembebasan lahan senilai Rp 56 miliar.
Ada pula Dinas Perhubungan (Dishub) terasionalisasi Rp 32 miliar. Rasionalisasi ini di antaranya dengan mencoret anggaran BTS dan feeder, serta thunnel. (ST01)
