SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 3.525 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim di Graha Unesa, Surabaya, Senin (21/8). Para penerima SK ini merupakan PPPK yang berhasil lolos seleksi tahun 2022.
Usai menyerahkan SK secara simbolis pada 12 orang PPPK, Gubernur Khofifah menekankan pada seluruh PPPK pentingnya sistem kerja sinergi dan kolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya tekankan, sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan tambahan 3.525 PPPK ini menambah penguatan di semua sektor terutama pendidikan dan kesehatan yang mendapat formasi cukup besar,” katanya.
Menurut Khofifah, di tengah era disrupsi ini, masalah pemerintahan terjadi di lintas sektor dan lintas disiplin. Sehingga, saat ini bukan saat yang tepat untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.
“Tidak ada lagi ego sektoral, ego dinas, ego ilmu maupun kepakaran. Semua harus siap bersinergi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, kapasitas kompetensi serta kemampuan ASN dalam beradaptasi menjadi sangat penting. Sebab, masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu dinas, satu profesi dan satu sektor melainkan kolaborasi multi sektor.
“Kolaborasi perlu kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara inklusif,” imbuhnya.
Kerja kolaborasi dan sinergitas ini, lanjut Khofifah telah dibuktikan dengan sederet prestasi yang didapatkan Pemprov Jatim. Baik di bidang ekonomi, pendidikan, investasi, hingga bidang pertanian dan perikanan. Meski begitu, dirinya mengingatkan keberhasilan ini bukan kerja satu orang melainkan kerja seluruh pihak baik vertikal maupun horisontal.
“Semoga PPPK yang baru diangkat ini menjadi suntikan semangat baru bagi Pemprov Jatim untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, dijelaskan Khofifah, jumlah formasi rekrutmen PPPK tahun 2022 yang dibutuhkan sebanyak 3.811 orang. Rinciannya terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 919 formasi, tenaga pendidikan 2.450 formasi dan tenaga teknis 442 formasi.
Dari kebutuhan formasi tersebut, kata Khofifah, yang terisi 3.525 orang dengan rincian 857 tenaga kesehatan, 260 tenaga teknis, dan 2.408 tenaga pendidik. Dengan demikian, formasi yang belum terisi sejumlah 286 orang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor 571 tahun 2023 dalam pemenuhan kebutuhan formasi yang kosong dan percepatan penyelesaian THK II dan Non ASN dengan prioritas, peserta eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN.
“Jika masih terdapat formasi yang kosong, maka akan diisi peserta non ASN (selain eks THK-II) yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamar saat pendaftaran PPPK Teknis 2022 dan sudah diverval oleh instansi,” katanya.
Saat ini, Khofifah menyebut jumlah pegawai Pemprov Jatim sejumlah 77.930 orang yang terdiri dari CPNS 18 orang, PNS 42.018 orang dan PPPK 13.073 orang. Sedangkan pegawai Non ASN sejumlah 22.821 orang.
Jika diklasifikasikan berdasarkan generasi, jumlah pegawai yang masuk generasi milenial di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 32% atau sebesar 17.620 orang.
Dari jumlah tersebut, pegawai PPPK yang berasal dari generasi milenial tidak sekadar mewujudkan birokrasi kompetitif dan berprestasi, melainkan turut memiliki andil mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Bila kita bisa mengelola generasi milenial dengan baik, kita yakin bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadi Pemprov yang kompetitif dan berprestasi serta ikut andil menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. (ST02)
