SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 dalam ajang The 2nd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023.
Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan CEO Center For Public Relations Emillia Bassar kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pulung Chausar di Bangka Belitung, Jumat (4/8) malam.
Penghargaan ini merupakan kedua kalinya diterima Gubernur Khofifah dari Humas Indonesia. Sebelumnya, orang nomor satu di Jatim tersebut dinobatkan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online Tahun 2021 pada ajang yang sama.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Khofifah atas kinerja dan dukungan penuh di bidang kehumasan utamanya terkait diversity, equity, inclusion atau (DEI) serta environmental, social, governance (ESG). Sekaligus hasil monitoring dan analisis terhadap data pemberitaan pada 15 ribu media online oleh Humas Indonesia, dalam rentang waktu 1 Juli 2022 hingga 30 April 2023.
Atas raihan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan penghargaan ini akan menjadi penguat dalam memberikan kualitas layanan informasi publik utamanya berbasis digital secara tepat, akurat dan cepat kepada masyarakat Jawa Timur. “Penghargaan ini akan jadi penyemangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” ungkapnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (5/8).
“Kami juga akan mengoptimalkan layanan-layanan berbasis digital agar semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai lapisan,” imbuhnya.
Khofifah menuturkan, digitalisasi media telah menjadi keharusan baik untuk media mainstream atau bukan. Apalagi menurutnya, masyarakat sudah lekat pada gadget sehingga kemudahan akses informasi menjadi yang terpenting.
“Kecepatan informasi dan akses menjadi syarat wajib untuk setiap media saat ini. Masyarakat kita butuh informasi yang update dan akurat. Disinilah tantangan media untuk tetap bisa menjaga akurasi informasinya dalam waktu yang singkat,” tuturnya.
Ia menambahkan, di sisi pemerintah, kecepatan media juga sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses berbagai kebijakan, program kerja hingga kinerja pemerintahannya baik dari pusat hingga daerah.
“Jadi kolaborasi dan strong partnership antara pemerintah dan media diharapkan bisa terus dikuatkan dan berjalan beriringan. Sehingga, berbagai program ataupun kebijakan akan cepat tersosialisasikan pada masyarakat,” pungkasnya.(ST02)
