SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh stakeholder kesehatan menyatukan langkah dan harmonisasi mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang tangguh serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (rakorkesda) bertema, ‘Harmonisasi Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Transformasi Kesehatan di Jawa Timur’ di Hotel Novotel Surabaya, Rabu, (26/7).
Dalam rakorkesda ini, Gubernur Khofifah menjelaskan lima poin bidang kesehatan yang perlu diperkuat dalam Program Prioritas Kesehatan tahun 2023. Di antaranya ialah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, pencegahan dan tindakan penyakit tuberkulosis paru (TBC) serta penyakit katarostropik.
Penurunan AKI, AKB dan stunting juga merupakan prioritas pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024.
Berdasarkan data Pusdatin Kemenkes RI, AKI di Jawa Timur tahun 2022 sebanyak 499 kasus. Jumlah tersebut menurun per Januari-Juni 2023 sebanyak 203 kasus. AKI di Jatim jauh lebih rendah daripada nasional. Tahun 2022 AKI di Jatim 93/100000 kelahiran hidup. Sedangkan target nasional target tahun 2024 adalah 183/100000 kelahiran hidup.
Meski sudah menurun, Khofifah meminta seluruh pemangku kepentingan tidak cepat berpuas diri. Kita semua terus berikhtiar menurunkan AKI serendah mungkin.
“Pencapaian ini tidak berhenti sampai disitu, tetapi semua harus tetap bekerja keras,” katanya.
Sedangkan jumlah kematian AKB di Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 3.172 bayi dan data per 1 Juli 2023 sebanyak 1.502 bayi. “Sementara berdasarkan data laporan kabupaten/kota di Jawa Timur sampai dengan 30 juni 2023 terdapat 216 kematian ibu dan 1.618 kematian bayi,” katanya.
Untuk memacu capaian yang baik tersebut, Khofifah menerangkan Pemprov Jatim berupaya meningkatkan kunjungan pemeriksaan ibu hamil 6 kali selama masa kehamilan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi, edukasi program kesehatan ibu dan anak secara rutin.
“Selain itu, penyusunan panduan praktik klinis program kesehatan ibu dan anak, pendampingan RS pemerintah provinsi ke RS kabupaten/kota, penguatan kemitraan melalui forum penurunan AKI dan AKB provinsi Jawa Timur,” katanya.
Upaya pencegahan AKI dan AKB juga diikuti dengan sosialisasi masif mengenai stunting. Mengingat ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan prioritas penanganan yang tidak terpisahkan.
Gubernur Khofifah mengatakan, angka prevalensi stunting pada balita menurut survei status gizi indonesia (SSGI) oleh Badan Litbang Kesehatan Kemenkes RI di tahun 2022 prevalensi stunting Jawa Timur sebesar 19,2 % dan tahun 2024 stunting bisa turun hingga 14 %.
Upaya yang dilakukan untuk percepatan penurunan, kata Khofifah, meningkatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang dilakukan rutin setiap bulannya dengan melibatkan seluruh elemen pentahelix dan melakukan intervensi strategis antara lain berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hadir ke posyandu yang menjadi salah satu intervensi untuk mendeteksi masalah balita stunting,” katanya. (ST02)
