SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono terus mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di sektor pemerintahan. Untuk itu, ia mengimbau agar pengadaan barang dan jasa pemerintahan dilakukan melalui _E-purchasing_ yaitu Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) terus dimaksimalkan.
“Kami di tingkat provinsi tentu berusaha bagaimana semua produk dalam negeri bisa terwadahi dalam katalog lokal atau daring di Jatim Bejo. Karenanya, perlu dilakukan pemantauan katalog elektronik lokal lebih intens untuk pencapaian target minimal 30 persen nilai belanja pengadaan,” ujarnya dalam Rapat Pemantauan Pencapaian Katalog Elektronik Lokal secara Virtual di kantor Sekretariat Daerah Jawa Timur, Kamis (6/7).
Sekdaprov Adhy melanjutkan, Pemprov Jatim pun mendorong para kepala daerah dan kepala OPD untuk senantiasa melakukan percepatan penayangan produk UMK dan Koperasi dalam katalog Jatim Bejo.
Di mana, Imbauan ini sesuai Instruksi Presiden (INPRES) no. 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk UMK dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Sebagai tindak lanjut inpres tersebut, Ibu Gubernur telah mengeluarkan instruksi agar menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN) paling sedikit 25 persen,” katanya.
“Kita telah mengajak semua kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk menggunakan platform Jatim Bejo sebagai sarana berbelanja. Untuk memenuhi amanah itu tentunya kita melihat juga bagaimana implementasi ini sudah berdampak atau belum,” Adhy melanjutkan.
Ia lalu memaparkan perkembangan hasil monitoring dan evaluasi katalog elektronik lokal per 5 Juli 2023. Katalog elektronik lokal Jatim Bejo tercatat memiliki 84 etalase dan 1.435 produk.
Lebih lanjut, berdasarkan data LKPP per 30 juni 2023, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) provinsi Jatim di angka 69,54 dengan kategori cukup. Sedangkan, untuk nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ ada di angka 9,15, dan nilai indikator tingkat kematangab UKPBJ 40.00.
Menindaklanjuti amanat Gubernur Jatim, Adhy berpesan agar para kepala daerah dapat melakukan terobosan. Seperti tools yang bisa digunakan untuk pemantauan dan peningkatan nilai indeks tata kelola pengadaan sesuai dengan arahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya harap kabupaten dan kota di Jatim bisa memaksimalkan apa yang diinstruksikan. Bupati dan Walikota pun bisa melakukan terobosan dalam beberapa hal, seperti diperlukannya tools untuk melakukan pemantauan yang disediakan LKPP dan untuk meningkatkan nilai indeks tata kelola pengadaan,” paparnya.
Di akhir, Adhy berharap agar para OPD di Jatim dapat berupaya maksimal untuk beradaptasi, berinovasi, dan memperhatikan arahan LKPP. “Kami berharap seluruh OPD di Jawa Timur bisa semakin cepat beradaptasi, mampu menginternalisasi dalam perubahan budaya kerja organisasinya, serta tetap memperhatikan arahan dan pembinaan dari LKPP,” pungkasnya. (ST02)
