SURABAYATODAY.ID, BATU – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara (DPP APWI). Penghargaan ini atas peran dan kontribusinya yang luar biasa terhadap pengembangan kompetensi SDM AS, serta atas perhatian terhadap peran widyaiswara pada lembaga pelatihan pemerintah.
Penghargaan berupa piagam dan pin tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP APWI, Boediarso Teguh Widodo kepada Gubernur Khofifah saat Gala Dinner Jambore Nasional Widyaiswara II di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Kamis (1/6) malam.
Usai menerima penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pengembangan kompetensi ASN terus menjadi komitmen dan perhatian utamanya. Ia meyakini, salah satu kunci jalannya roda pemerintahan dan birokrasi adalah ASN yang berkualitas , berintegritas dan mumpuni.
“Tantangan birokrasi semakin kompleks. Diiringi dengan dinamika perubahan global yang dinamis sekali dan turut mempengaruhi dinamina regional dan nasional. Ini tentunya harus diikuti oleh kecepatan adaptasi dan kompetensi para ASN kita,” terangnya.
“Dengan demikian ASN akan mampu memberikan layanan kepada masyarakat sesuai jargon Provinsi Jawa Timur yaitu CETTAR cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif,” imbuhnya.
Khofifah mengatakan, dalam setiap proses pelatihan kepemimpinan di BPSDM, yakni pelatihan kepemimpinan jabatan tinggi pratama atau Eselon II maka peserta diminta membuat proyek perubahan. Sedangkan untuk pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas, peserta diminta membuat aksi perubahan.
“Dua hari lalu baru saya menutup pelatihan kepemimpinan administrator di BPSDM Jatim. Yang selalu saya pesankan adalah ketika aksi perubahan itu dilakukan maka harus diseiringkan Reformasi Birokrasi Tematik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdampak . Dari semua format aksi perubahan dan reformasi birokrasi ini harus diikuti efek berdampak,” pintanya.
Tidak hanya itu, di berbagai kesempatan ia sering mengatakan bahwa ASN harus mampu menjadi game changer, yang mampu melakukan perubahan-perubahan. Tidak hanya itu, para pejabat baik pejabat tinggi pratama maupun pejabat administrator juga harus mampu menjadi enabler leader atau pemimpin pemungkin.
“Karena memang yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kemudian bagaimana menjadi enabler leader atau pemimpin pemungkin karena pada dasarnya hukum dasarnya adalah possible bukan impossible,” katanya.
Menurutnya, untuk menjadi game changer, para peserta didik atau ASN yang mengikuti diklat juga harus didukung oleh ekosistem yang tepat. Para peserta didik yang brilliant atau yang punya pikiran cemerlang tersebut juga harus bertemu ekosistem yang memberikan support.
“Ketika ekosistem itu justru menolak perubahan, maka orang-orang yang sebetulnya sudah disiapkan menjadi game changer yakni orang-orang yang sudah selesei berproses di lembaga pelatihan tersebut, mereka tidak bisa melakukan perubahan karena ekosistemnya tertutup. Maka pesan saya we have to open mind,” katanya. (ST02)
