SURABAYATODAY.ID, PASURUAN – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan pentingnya sinergi antara industri besar dan kecil di Jatim untuk menguatkan nilai produk-produk Jawa Timur. Hal ini disampaikannya dalam Talkshow Halal bi Halal Satoria Group yang bertema “Membangun Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas” di PT. Satoria Aneka Industri, Kabupaten Pasuruan, Kamis (25/5).
“Kira bisa menerapkan yang namanya konsep sinergi bagi-bagi rejeki. Jadi bukan memperebutkan pasar antara konglomerat dan bisnis kecil, tapi menyokong bagaimana keduanya bisa saling dulung,” ujar Emil.
Mantan bupati Trenggalek ini lebih lanjut memaparkan bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri besar dapat saling mendukung untuk memberikan nilai tambah pada produk mereka. Ia mencontohkan adanya backward and forward linkag antara UMKM dan pabrik besar. Misalnya, UMKM dapat menjadi pemasok bagi pabrik besar, yang mana produk ciptaan industri besar tersebut dapat memberikan nilai tambah pada UMKM lainnya.
Dijelaskannya, backward linkage merupakan bentuk keterkaitan dengan bahan input untuk proses produksi, sedangkan forward linkage merupakan keterkaitan dengan output hasil produksi. UMKM dapat menjadi pemasok bagi industri besar, mulai dari bahan baku hingga kemasan. Dan setelahnya, hasil yang telah diolah oleh pabrik-pabrik besar dapat memberikan sokongan sebagai bahan baku bagi UMKM lainnya.
“Backward dan forward linkage antar UMKM dan pabrik besar ini bisa kita terapkan untuk memberikan nilai tambah pada produksi Jawa Timur. Nah ini juga bisa memperkuat perekonomian kita dan memberikan keuntungan bagi pengusaha besar maupun kecil,” katanya.
Orang nomor dua di pemerintahan Jatim ini optimis bahwa konsep ini dapat diterapkan utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin). Salah satunya karena industri Mamin di Jatim berjumlah nomor dua terbanyak secara nasional, yaitu 746.732 usaha.
“Kita bisa mengaplikasikannya dalam industri mamin. Mamin ini sendiri memang dari dulu primadona, jumlahnya saja sekitar 30% dari total UMKM di Jatim,” tambah dia.
Ia mencontohkan, adanya produk serat larut air atau soluble fiber yang diciptakan oleh industri besar di Jatim dapat digunakan pada produk-produk makanan dan minuman UMKM guna menambah kandungan kesehatannya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bagaimana bumbu makanan kemasan yang diciptakan oleh pabrik-pabrik besar bisa menambah kepraktisan dan nilai bagi produk olahan UMKM.
“Ini upaya fortifikasi untuk produk-produk UMKM di Jatim guna meningkatkan kualitas. Industri besar dan kecil bukan saling mematikan tapi saling mengisi. Masing-masing menciptakan produk yg bisa memberikan additional income bagi satu sama lain, untuk UMKM dan sebaliknya,” ujarnya.
“Dengan ini, industri di Jatim dapat menjangkau potensi market yang belum dijangkau pemain lain,” sambungnya.
Tak hanya membahas nilai tambah bagi barang jadi UMKM, Wagub Jatim itu juga membahas added value bagi komoditas panganan utama yang ditanam oleh petani Jawa Timur. Emil berpendapat, adanya pilihan komoditas lain sebagai makanan utama pengganti beras dapat menghasilkan olahan yang bernilai lebih. Seperti sorgum dan porang.
“Perlu adanya konsensus di tingkat nasional untuk mencari komoditas lain selain padi dengan added value yang menunjang kedaulatan pangan,” paparnya.
Hal ini, ungkapnya, bukan hanya mendatangkan ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ketahanan pangan di Jatim ini berhubungan dengan kesejahteraan petani. Hal ini baru bisa tercapai apabila petani kita sejahtera. Jumlah pekerja terbesar di Jatim ada di sektor pertanian primer, sebanyak 30%, tapi sumbangan perkeonomiannya cuma 10%,” katanya.
“Lantas ketahanan pangan hanya bisa sustainable kalau petaninya sejahtera. Karena itu kita harus mencari komoditas lain yang juga mendatangkan keuntungan bagi petani. Bukan hanya maianan pokok yang bisa dikonsumsi,” tambahnya.
Di akhir, Emil menyebutkan bahwa bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim bersedia menjembatani kesepakatan antara pengusaha, hak-hal tenaga kerja, dan stakeholder terkait.
“Kita juga mengatur aturan ketenaga kerjaan. Berdialog agar kita juga bisa memperhatikan kesinambungan. Kami siap menjembatani dengan kementerian terkait apabila ada yang perlu disoroti perihal peraturan ketenagakerjaan, kita tahu Jatim selalu membangun harmoni agar ada kesinamungan,” jelasnya.
“Inilah yang didorong oleh pemerintahan Ibu Khofifah dan saya, untuk mendukung aspirasi para pengusaha dan memperdulikan kebutuhan stakeholder,” pungkasnya. (ST02)
