SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono optimistis angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 akan turun secara signifikan. Alasannya, kinerja positif ditunjukkan dengan capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur, dari 10,59% di tahun 2021 menjadi 10,49% pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,10 persen
“Memang kita punya populasi yang cukup tinggi, tetapi kalau kita lihat ada penurunan di tahun 2022 sebesar 10,49 % dari tahun 2021 sebesar 10,59%, artinya di tahun 2022 turun sebesar 0,10 persen,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur tahun 2033.
Rakor dengan tema ’Rencana Aksi Tahunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)’ itu dilaksanakan di Premiere 2 Ballroom lt. 5 Hotel Santika, Jalan Raya Raya Gubeng Surabaya, Rabu (24/5) malam.
Sekda Adhy menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim pada tahun 2023 juga mengalami penurunan, dimana TPT Jatim pada Februari 2023 sebesar 4,33 persen, angka tersebut mengalami penurunan 0,48 persen dibandingkan TPT Jatim pada Februari tahun 2022 sebesar 4,81 persen. Dan TPT Jatim konsisten lebih rendah dari TPT Nasional yang ada pada angka 5,45% per Februari 2023.
Kinerja positif yang menggembirakan lainnya adalah upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mana mengalami penurunan sebesar 0,43 persen. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan ekstrim Jatim sebesar 1,8 persen, sedangkan di tahun 2021 sebesar 2,23 persen. Capaian ini juga lebih baik dari rata-rata nasional yang berada pada angka 2,04 persen di tahun 2022.
“Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur, Alhamdulillah Jatim mengalami penurunan, namun kita masih punya banyak PR, sehingga di tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrim kita harus 0 atau zero,” tandasnya.
Agar ini bisa terealisasi, tentu banyak hal yang harus dilakukan, Sekda Adhy menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan semua pihak. Salah satunya pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran melalui berbagai program bantuan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, diantaranya melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
Selanjutnya, pihaknya juga mengatakan beberapa program intervensi antara lain program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA), peti koin bermantra bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan usaha ekonomi produktif untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), kolam lele keluarga (KOLEGA), rutilahu, elektrifikasi, permodalan murah bagi ultra mikro bunga 3%, pendidikan gratis berkualitas, kesehatan gratis dan lainnya.
“Banyak hal yang harus kita lakukan, selain mengurangi bebannya dari mulai bantuan sosial, jaminan sosial, kemudian komitmen subsidi dan bantuan-bantuan sosial lanjutan, maka yang kedua inilah yang bisa melepaskan yaitu meningkatkan pendapatan. Tidak ada jalan lain kami menggunakan bagaimana enterpreneurship, pemberdayaannya, pelatihan, akses pada label market, asuransi dan sebagainya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sekda Adhy menyampaikan masih banyak PR yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan yang masih tersisa 10,49% dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024. Hal ini sebagaimana instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Pencapaian kita sudah luar biasa, namun kita tidak ingin cepat puas karena masih ada penduduk miskin di Jatim yang membutuhkan intervensi agar mereka dapat tumbuh dan bangkit dari kemiskinan,” katanya.
Karenanya, pihaknya kembali menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Khususnya bagi Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya ini, diantaranya melakukan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD masing-masing berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
“Sampai saat ini baru 11 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan data sasaran kemiskinan ekstrim, saya berharap Kabupaten/Kota lainnya untuk segera menetapkan,” tandasnya. (ST02)
