SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan DPMD Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan). Ini merupakan program pemberdayaan BUM Desa dan Desa Berdaya di Kabupaten Bojonegoro tahun 2023.
Pada acara yang digelar di ruang rapat Partnership Room lantai IV gedung Pemkab Bojonegoro ini, Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bagian dari strategi Provinsi Jawa Timur untuk menuntaskan kemiskinan.
Selain itu juga menjadi bagian dari peningkatan status kesejahteraan desa. “Jatim Puspa merupakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah keluar/graduasi dari PKH (Program Keluarga Harapan), sebagai sasaran penerima program,” terangnya.
Untuk program ini disiapkan anggaran Rp 2,5 juta untuk modal usaha KPM dan modal usaha BUM Desa Rp 100 juta yang dimulai provinsi sejak tahun 2020. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 lalu sudah ada.
Lebih lanjut, Machmuddin menjelaskan acara yang juga dalam upaya pembinaan BUM Desa ini memberikan suport modal di desa dan tidak mematikan usaha-usaha yang ada di desa. Apabila potensi itu sudah dimulai, maka BUM Desa bertugas mengembangkan dan memberdayakan mereka serta memberi motivasi agar menumbuhkan semangat.
“Kami menguatkan hal ini untuk ketahanan pangan mudah-mudahan sama dengan program Pemkab, Desa Berdaya merupakan bentuk apresiasi di mana desa telah berstatus mandiri. Diantaranya 155 desa yang diberikan suport oleh Provinsi Jawa Timur,” jelas dia.
Ia mencontohkan, di Kecamatan Sugihwaras terdapat desa konveksi, desa kuliner, dan desa eco wisata. Tujuannya, dengan desa tematik ini adalah suatu pembiasaan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa.
“Dengan adanya desa tematik ini bisa membangun dari bawah, potensi yang ada di desa benar-benar diberdayakan,” ungkapnya.
Tiga program yang kini sedang berjalan, diantaranya program Jatim Puspa di tiga desa, program pemberdayaan BUM Desa di enam desa, serta program Desa Berdaya ada di tiga desa. “Semoga program ini bisa tepat jumlah, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan Pemkab terus berusaha menurunkan angka kemiskinan. “Penurunan angka kemiskinan ekstrem lebih cepat dibanding provinsi dan nasional. Yaitu mencapai angka 1,10% (nasional 0,10% dan provinsi 0,43%),” terangnya. (ST10)
