SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) 2.0 dan pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 masa bhakti 2022-2027. Acara digelar Rabu (17/5) di Pendopo Malowopati.
Kegiatan ini dibuka Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Bojonegoro, camat se-Bojonegoro, Pengurus PPDI se-Kabupaten Bojonegoro, dan perangkat desa dari 419 desa se-Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Anna Mu’awanah menyampaikan pentingnya peran perangkat desa dalam pembangunan daerah. “Tanpa peran perangkat desa, pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal. Jika desa-desa semakin berkembang dan maju, maka daerah/kabupaten juga akan menjadi kabupaten yang semakin baik. Kalau kabupaten semakin baik, maka provinsinya juga semakin baik,” tuturnya.
Bupati menambahkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan aplikasi SIPADES. Sebelumnya, SIPADES hanya berjalan lewat desktop, namun sekarang telah berbasis online melalui website dan perangkat mobile. Karena itu, diperlukan penguatan dan bimbingan agar pengelolaan aset desa dapat optimal.
Selain itu, aplikasi SIPADES berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCP KPK melakukan rekapitulasi aset desa se-kabupaten dengan menggunakan data dari aplikasi SIPADES.
“Karena itu, pemantapan dalam pengelolaan aset desa menjadi penting guna memenuhi persyaratan MCP KPK,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi momen penting karena dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 masa bhakti 2022-2027. Rangkaian kegiatan pelantikan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris PPDI Provinsi Jawa Timur, diikuti pengambilan sumpah jabatan pengurus PPDI dan penyerahan SK dari Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur kepada Ketua PPDI Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Anna menambahkan, Pemkab Bojonegoro berkomitmen meningkatkan sinergi percepatan pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024. Melalui RPJMD ini, langkah-langkah strategis akan diambil untuk memastikan pembangunan desa di Kabupaten Bojonegoro berjalan secara efektif dan efisien.
Bupati Anna juga mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro dan berharap agar sinergitas tetap terjaga. “Selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro yang baru. Saya berharap perangkat desa tetap menjaga harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih mengatakan PPDI berkomitmen dalam menjaga kejelasan status kepegawaian perangkat desa. PPDI akan terus mengupayakan tuntutan kejelasan status kepegawaian perangkat desa, dan menjaga kerukunan perangkat desa dan kepala desa agar tidak ada pemecatan secara sepihak. “Selain itu, PPDI tahun 2019 berhasil mengupayakan kesetaraan pada perangkat desa, yaitu setara dengan ASN Golongan 2A,” terangnya.
Kegiatan Bimtek SIPADES dan pelantikan kepengurusan PPDI, diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan aset desa serta meingkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa demi kemajuan Kabupaten Bojonegoro. (ST10)
