SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan 9 prioritas pembangunan Jatim pada Tahun 2024 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya.
Menanggapi musrenbang itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menyampaikan harapannya atas momentum kebangkitan ekonomi Jatim. Ia berharap agar capaian yang telah dibangun melalui berbagai sinergi itu tidak mengalami penurunan kinerja.
Ia berharap atas adanya upaya-upaya untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dari Pemprov Jatim dan dinas-dinas terkait.
“Jatim Insya Allah berada pada jalur terdepan pemulihan ekonomi nasional. Harapan kami adalah apa yang telah kita bangun tidak dicederai oleh kesalahan administratif yang pernah dan mungkin kita lakukan. Mari bersama juga kita memberikan mainstreaming kepada peningkatan kualitas manusia,” ujarnya.
Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dalam arahannya berpesan agar Jawa Timur memperhatikan politik kebijakan dan politik anggaran dalam proses pemerintahannya.
“Politik kebijakan dan politik anggaran, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling mensupport. Dan tanpa target yang terukur keduanya akan menjadi sia-sia,” imbaunya.
Ia pun mengimbau agar APBD dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak sosial yang baik bagi sesama. “Manfaatkan APBD sehingga memberikan social benefit yang jelas baik usaha, dan kegiatan kepemudaan,” katanya.
Tak lupa disebutkannya bahwa selaku daerah produsen tembakau terbesar, Pemprov Jatim diharap dapat mendorong dan mengawal priduksi olahan-olahan tembakau selain rokok.
La Nyala Matalitti pun mengimbau agar Pemprov Jatim menyoroti nasib para guru honorer yang belum terserap PPPK. Pasalnya, guru berafa pada garda terdepan pembangunan generasi unggul dan perekonomian.
“Pemprov harus Mendorong dan mengawal produksi hasil olahan tembakau non rokok. Kepada wali kota dan bupati dan gubernur, tolong diperhatikan juga nasib para guru honorer yang lulus passing grade tapi belum terserap pada PPPK. Tenaga pendidik dan guru adalah elemen utama pada pembangunan SDM dan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya. (ST02)
