SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen mengemilinasi kasus malaria di Jatim pada tahun 2023 ini. Sebab kasus penyakit malaria di Jatim masih menunjukkan angka yang relatif lumayan tinggi.
“Dari data Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur kasus penyakit malaria di Jatim mencapai 579 kasus. Kasus tersebut merupakan kasus malaria impor dari luar Jatim,” Sekdaprov Adhy Karyono saat menerima kunjungan Tim Penilai Eliminasi Malaria Kementerian Kesehatan RI di ruang rapat Brawijaya kantor gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (29/3).
“Dan ini menjadi konsen kita untuk terus melakukan deteksi dini terhadap pekerja-pekerja Jatim yang habis pulang dari suatu daerah atau negara lain, sehingga bisa secepat mungkin proses penanganannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Jatim memperhatikan dengan penuh terkait program-program yang menjadi prioritas. Karena hal tersebut menyangkut harkat hidup masyarakat, salah satunya terkait kebijakan dan support anggaran kesehatan yang mencapai 15 persen dari APBD Jawa Timur.
“Kalau persoalan kesehatan kami tentu dari sisi kebijakan, program dan anggaran, kami bisa pastikan Jawa Timur telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan. Kesehatan yang standarnya 10 persen, kita alokasikan 15 persen di Jawa Timur”, ujarnya
Selain itu, Sekdaprov Adhy juga mengatakan jajarannya untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar apa yang menjadi kebijakan baik program maupun anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jatim juga sama dilakukan oleh Pemerintah daerah.
“Tugas kita secara simultan bagaimana mengajak kabupaten/kota juga punya kebijakan dan implementasi penganggaran yang sama, kita akan cek di bidang kesehatan mana yang betul-betul secara khusus menganggarkan terkait penanganan malaria,” katanya
Kemudian, Sekdaprov Adhy juga mengatakan bahwa koordinasi dan sinergi lintas sektor terus menerus dilakukan dalam upaya pengeliminasian malaria ini, diantaranya koordinasi dan sinergitas dengan TNI/POLRI. Dimana personil TNI/POLRI yang telah selesai melaksanakan tugas di daerah lain yang memiliki kasus malaria tinggi, agar secara intensif dilakukan pemeriksaan, sehingga pencegahan dini terhadap penularan bisa segera diatasi.
“TNI/POLRI yang habis tugas dari Papua, atau luar negeri, agar dilakukan pemeriksaan secara intensif guna pencegahan secara dini penyakit malaria, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan penularan bisa kita cegah”, katanya. (ST02)
