SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah pusat untuk melakukan eliminasi TBC 2030. Hal itu ia sampaikannya bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tuberkulosis (TBC) sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret.
Ia menjelaskan bahwa komitmen tersebut disampaikan lantaran sampai sejauh ini Jatim masih menduduki posisi kedua paling atas untuk daerah dengan kasus TBC tertinggi di Indonesia. “Dari data rilis Kementerian Kesehatan RI, Jatim saat ini di posisi tertinggi kedua untuk jumlah kasus TBC di Indonesia. Jatim nomor dua setelah Jawa Barat. Total kasus TBC di Jatim yaitu 81.753 kasus,” tegasnya.
“Ini sebuah angka yang harus kita sampaikan sebagai cambuk semangat serta kewaspadaan untuk bersama sama kita atasi. Maka kami Pemprov Jatim berkomitmen serius untuk program eliminasi TBC 2030 dengan target penurunan mencapai 65/100.000 penduduk,” tambah Khofifah.
Tidak hanya itu, jika merujuk data nasional, secara umum jumlah penderita TBC di Indonesia memang mengalami kenaikan pada tahun 2022. Terdeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 61,98 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 443.235 kasus.
Untuk itu, secara khusus Khofifah melanjutkan, setelah pandemi Covid-19 melandai,maka program eliminasi TBC 2030 perlu dikuatkan kembali. “Kita, Pemprov Jatim, tidak bisa bergerak sendiri. Untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, kita perlu kerjasama dari seluruh elemen,” tegasnya.
Mengacu pada Perpres No 67 Tahun 2021, Pemprov Jatim telah menerbitkan Pergub Jatim No 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberculosis. Penerbitan aturan tersebut juga sejalan dengan upaya peningkatkan penemuan terduga TBC melalui aplikasi E-Tibi dan memberlakukan TB 06 di semua fasilitas layanan kesehatan.
Langkah ini dilakukan guna mencapai target temuan kasus TBC 90 persen dari estimasi kasus TBC nasional. Atau melakukan penemuan 16.700 kasus TBC per minggu.
Selain itu, didukung pula dengan keterlibatan penuh seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) baik negeri/swasta, utamanya dalam melakukan screening.
“Peningkatan kualitas fasyankes pemerintah dan swasta termasuk Dokter Praktek Mandiri, Klinik dan RS Swasta dalam memberikan Layanan TBC juga harus kita perhatikan,” ungkap Khofifah. (ST02)
