SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi percepatan realisasi anggaran triwulan I serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka. OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3) malam usai salat tarawih.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh kepala OPD segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.
Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK dan BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3). Platform terintegrasi ini akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Prov. Jatim ini akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat dan memperpendek sistem rujukan dan antrean layanan kepada seluruh masyarakat melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.
“Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di breakdown secara implementatif ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif – efisien,” tegasnya.
Khofifah juga berpesan kepada kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output dan outcome yang dihasilkan.
“Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcomenya” tukasnya.
Selain itu, kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.
“Belanja modal yang dilakukan secara lelang agar segera diproses dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur. Pastikan antara PBJ dengan BBI( Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bangga Buatan Indonesia) ,” ungkapnya.
Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, bahwa LKPJ merupakan keterangan pertanggung jawaban yang dilaporkan oleh jajaran eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim.
LKPJ dari Pemprov Jatim yang disampaikan DPRD Jatim memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan.
Disampaikannya, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44 persen.
Jatim, masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24.99 persen di bawah DKI Jakarta .
Realisasi Investasi Jatim tahun 2022 juga mengalami trend tertinggi pada sepuluh tahun terahir. Bahkan, peningkatan signifikan terjadi di 2022 yang meningkat 38.8 persen dibanding tahun 2021. Target investasi 2022 dalam RPJMD adalah 80 Trilliun dan berhasil mencapai 110,3 Trilliun. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 66.7 persen, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi 24.5 persen. (ST02)
