SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan Program Rumah Restorative Justice Sekolah (RRJS) 2023 dan pertama kali di Indonesia di gedung auditorium SMKN 5 Surabaya, Rabu (1/3) pagi.
Peluncuran RRJS dilakukan Gubernur Khofifah dengan didampingi Kajati Jatim Dr. Mia Amiati, SH. MH, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Wachid Wahyudi. MT. Tercatat 630 RRJS telah tersebar di 630 SMA/SMK/SLB di seluruh Jawa Timur.
Keberadaan RRJ yang berbasis sekolah ini, disebut Gubernur Khofifah sebagai wadah penyelesaian masalah yang berbasis filterisasi atas musyawarah dan kearifan lokal. Filterisasi ini menurutnya penting karena ada berbagai hal yang harus dilakukan klarifikasi lebih intensif, dengan musyawarah dan kearifan yang lebih persuasif.
“Saya rasa tidak semua yang dilakukan di sekolah kemudian bisa mendapat pengampunan atau permaafan, ada filterisasi dan klasifikasi jenis pelanggaran di dalamnya,” tegas Khofifah.
Dirinya mencotohkan, terkait kasus-kasus tertentu seperti narkotika yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya perlu ada filter atau klasifikasi mendalam dalam penanganannya. Melalui filter tersebut bisa dilihat, sampai dimana persoalan ini harus dikategorikan, sehingga tidak semua masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
“Kalau memang kategori pengguna dan itu pertama kali , bukan pengedar bukan pembuat, bukan residivis, ini bisa menjadi pedoman kita bersama bahwa restorative justice ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah dengan filterisasi,” jelasnya.
Sedangkan untuk kasus sexual abuse perdagangan anak atau tindak pidana asusila seperti pencabulan dan semacamnya, Khofifah menegaskan agarbdi lihat ancaman hukumannya, jika ancaman hukumannya diatas lima tahun maka tidak masuk kategori restorative justice. Hal ini karena mengacu pada dampak psikologis jangka panjang yang dapat dialami para korban.
Dalam proses pelaksanaan RRJS itu, pihaknya juga memastikan agar nantinya ada pihak dari Kejaksaan yang akan membantu filterisasi di titik mana satu hal bisa masuk pada keadilan restoratif, di satu titik mana harus ke ranah ABH.
Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa keberadaan RRJS ini sangat penting sehingga ke depan harus terus ditambah dan diperluas. Bahkan tidak hanya pada level SMA/SMK/SLB, namun harapannya juga masuk ke level SD/SMP di Jawa Timur.
Bukan tanpa alasan, trafficking in woman and children disebut Khofifah, juga harus menjadi bagian proses yang perlu dilakukan mitigasi secara komprehensif. RRJS diharap akan menjadi bagian penting dari banyaknya harapan masyarakat untuk bisa menjangkau rasa keadilan yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih cepat.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan kolaborasi yang ditunjukkan oleh Kajati Jatim juga oleh Kapolda Jatim. Sebab selain RRJS, saat ini program RRJ juga telah didirikan di 315 Desa/Kelurahan dan Rumah RJ di lingkungan Universitas di Jatim. Dengan total 949 RRJ di seluruh Kab/Kota, Jawa Timur merupakan provinsi tertinggi jumlah RRJ se-Indonesia.
Ke depan, Gubernur Khofifah berharap agar bisa bersinergi dengan program Omah Rembug yang merupakan inisiasi dari Polda Jatim. Diharapkan program Omah Rembug akan bisa ‘Nyekrup’ dengan program Rumah Restorative Justice yang digagas oleh Kejaksaan Tinggi.
“Kami sampaikan terima kasih atas sinergitas yang luar biasa, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (ST02)
