SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pada 26 Februari 2023, Eri Cahyadi-Armuji, telah dua tahun memimpin Surabaya. Ini setelah keduanya secara resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Rabu, 26 Februari 2021.
Meski baru 24 bulan memimpin Surabaya, namun sudah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Satu di antaranya prestasi yang ditorehkan terkait dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Pemkot Surabaya meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi ini bagaimana memutus mata rantai sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, ia pun meminta jajarannya agar berani mengambil keputusan dan menjadi orang yang solutif.
“Sehingga di situlah saya meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Surabaya untuk berani mengambil sebuah keputusan, berani tatap muka dengan orang untuk memberikan solusi,” kata Eri, Senin (27/2).
Ia juga menyampaikan, untuk mencapai reformasi birokrasi, maka hal yang utama adalah perbaikan dulu dari sisi internal. Misalnya dari hal kecil, Eri melarang keras jajarannya menggunakan sandal dan bermain handphone ketika melayani masyarakat.
“Misal melayani masyarakat pakai sandal jepit. Itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa menghargai dirinya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain,” tuturnya.
Tak hanya persoalan kecil yang menjadi perhatian, untuk memangkas reformasi birokrasi, setiap laporan pekerjaan seluruh jajaran pemkot dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, secara realtime, ia bisa memantau langsung progres pekerjaan tersebut.
“Karena itulah saya minta semua laporan di pemkot itu berbasis elektronik,” ujarnya.
Lebih jauh, mantan kepala Bappeko ini meminta jajarannya di tingkat kelurahan dan kecamatan supaya membuka layanan publik di Balai RW. Langkah ini dilakukannya sebagai upaya memangkas reformasi birokrasi dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Eri meminta seluruh nomor pejabat Pemkot Surabaya disampaikan ke publik. Keputusan itu dilakukannya agar para pejabat di lingkup pemkot juga lebih dekat dengan masyarakatnya.
“Sekarang kapan dalam sejarah seluruh nomor telepon pejabat dimasukan ke website dan media sosial. Sehingga orang tahu semua, kalau tidak di Surabaya,” ungkapnya.
“Karena pemimpin harus berani menghadapi masyarakatnya, kalau dia takut, maka jangan jadi pejabat. Karena kalau ada warga mengeluh, terus ke siapa,” sambungnya.
Baginya, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, ia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan. “Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi,” terangnya.
Selain menjadi pejabat yang solutif, ia menyebut, anggaran setiap Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan hingga kelurahan juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Setiap periodik, ia pun meminta seluruh PD menyampaikan paparan berapa jumlah warga miskin yang sudah berhasil dientaskan lewat anggaran yang digunakan.
“Jadi saya minta paparan berapa ribu orang miskin, pengangguran, yang sudah dibebaskan dengan anggaran itu. Maka dengan anggaran itu bisa kelihatan di tahun 2022, berapa pengangguran yang lepas, miskin ekstrem yang sudah lepas,” katanya.
Data satu tahun terakhir mencatat, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
“Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya. Sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran,” tegas dia.
Menurutnya, dalam setiap tahun, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
“Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan,” ungkapnya.
Selama ini, ia menekankan kepada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.
“Jadi teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan,” pungkasnya. (ST01)
