SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) masih beberapa bulan lagi. Namun Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah menaruh perhatian besar atas hal ini.
Ia menggelar pertemuan bersama guru SD-SMP negeri dan swasta, serta memberikan lima poin penekanan. Pertama, guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu, baik itu penarikan uang untuk seragam, buku, dan sebagainya.
Kedua, ia tidak ingin ada lagi guru yang tidak bersikap adil kepada murid. “Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A,” kata Wali Kota Eri.
Ketiga, Eri meminta sekolah lebih selektif, ketika akan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya.
“Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data pemkot, tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk dicek bersama Dinas Sosial (Dinsos),” tambah dia.
Eri juga wanti-wanti kepada para guru, jangan sampai ada salah sasaran ketika membantu siswa. “Karena data warga miskin dan pra miskin itu semua ada di Dinsos,” tegasnya.
Keempat, jika ada sekolah swasta yang tidak berkenan menerima siswa tidak mampu, maka bisa menyerahkannya kepada pemkot, kemudian ditampung di sekolah negeri. Serta kelima, setiap sekolah wajib menerima 5 persen siswa tidak mampu sesuai dengan peraturan undang-undang.
“Saya berharap Dispendik melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah menerima kewajiban 5 persen tadi,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh menyatakan, imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Ia memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan non-miskin.
“Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah menggunakan anggaran. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah,” kata Yusuf.
Mengenai pungutan terhadap siswa, Yusuf juga memastikan, sekolah negeri dan swasta tidak akan ada lagi penarikan berupa apapun. Sesuai dengan amanat wali kota, para siswa harus dilakukan setara baik itu di negeri maupun swasta.
“Kami sampaikan ke sekolah negeri dan swasta, jangan sampai ada tarikan-tarikan (pungutan uang), dan memperlakukan siswa secara adil sesuai haknya,” lanjut dia.
Yusuf menambahkan, dalam waktu dekat segera melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan siswa yang layak dibantu. “Mengantisipasi kalau ada yang mengaku-aku miskin. Jangan sampai, ternyata punya mobil, tapi ngaku miskin. Makannya nanti kami dibantu bersama Dinsos, kecamatan, dan kelurahan,” pungkasnya. (ST01)
