SURABAYATODAY.ID, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kembali melakukan kegiatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2023. Acara digelar di Ruang Angling Darma Pemkab Bojonegoro, Rabu (25/1).
Dalam kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan BPD dibentuk bagian dari personel permusyawaratan desa yang memiliki peran penting. Di antaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun kenyataannya, di lapangan kurang ada partisipasi, sehingga adanya masukan terkadang tidak tertampung.
“BPD harus menyisir masukan yang ada di masyarakat. Agar bisa disinergikan antara program kabupaten dan desa,” ungkapnya.
BPD memang mendapat SK dari Bupati atas usul kepala desa. BPD bertugas membangun sinergitas dengan pemerintahan desa. Sehingga diharapkan BPD bisa bekerja profesional dengan tetap menciptakan harmonisasi di masyarakat. Apalagi memasuki tahun-tahun politik, serta ikut menyukseskan pemilu 2024.
“Kami akan tingkatkan terus SDM yang ada di Desa termasuk BPD, kita akan buka RPL Desa lagi di 2023 ini pada bulan Februari,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin menjelaskan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Tujuannya untuk penguatan peran keanggotaan dan kelembagaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa dalam pemerintahan desa.
“Peningkatan kapasitas ini diikuti 180 orang dari 3 kecamatan. Yakni Kecamatan Bubulan terdiri dari 5 desa, Kecamatan Ngambon terdiri dari 5 desa, dan Kecamatan Dander terdiri dari 16 desa,” jelasnya.(ST10)
