SURABAYATODAY.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Pembina Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Khofifah dinilai berhasil mendorong 23 pemerintah kabupaten/kota mencapai indikator peduli HAM. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak se Indonesia, disusul Jawa Tengah 20 kabupaten/ kota, DKI Jakarta enam kabupaten/ kota dan Jawa Barat sebanyak empat kabupaten/kota.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin didampingi Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022 di Golden Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Senin (12/12).
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa dalam proses pembinaan dikoordinasikan lewat 5 Badan Koordinasi Wilayah yang ada di Jawa Timur. Dimana penghargaan ini mengacu pada apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, pelaku bisnis dan korporasi, serta seluruh anggota masyarakat dalam mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
“Setiap tahunnya memang kita melakukan pelaporan. Alhamdulillah tahun ini hasilnya cukup memuaskan. 23 Kab/Kota se-Jatim telah mencapai indikator penilaian peduli HAM, kami bersyukur ini capaian tertinggi diantara provinsi lainnya di Indonesia” ungkap Gubernur Khofifah usai acara.
Ke depan, Khofifah berharap bahwa capaian kepedulian HAM pada Kab/Kota se-Jatim akan terus meningkat. Bahkan di tahun 2023 mendatang, dirinya mentargetkan 100% atau 38 Kab/Kota se-Jatim seluruhnya menjadi peduli HAM.
“Kami juga melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk mengetahui mana yang perlu kami tingkatkan dan mana yang harus dievaluasi ulang,” sebutnya
Dalam kesempatan ini, sebanyak 23 Kab/Kota dari Jatim juga berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas penguatan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakatknya.
Ke 23 Kab/Kota tersebut adalah Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Nganjuk, Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.
“Terima kasih atas kerja keras seluruh Bupati/Walikota beserta jajaran terkait untuk membuat masyarakat sejaterah, tidak tertinggalkan satupun dengan mengedepankan asas-asas HAM,” pungkasnya. (ST02)
