SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima lima penghargaan sekaligus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB).
Lima penghargaan tersebut rinciannya yaitu meraih Predikat A untuk Indeks Reformasi Birokrasi, Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 dengan predikat A, Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi untuk 1 (satu) unit kerja, TOP 45 inovasi pelayanan publik terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, serta TOP 3 Pemda Provinsi Penghargaan Kegiatan pemantauan dan Evalasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Samsat/ Bapenda.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada acara Penghargaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara Jalon Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (6/12) pagi.
“Alhamdulillah kali ini Pemprov Jatim menerima lima penghargaan sekaligus dari KemenPAN-RB. Saya harap prestasi dan capaian ini bisa dipertahankan bahkan konsisten ditingkatkan dan dimaksimalkan dari tahun ke tahun, dan menjadi pendorong untuk seluruh sistem, program, fungsi dan layanan di Jawa Timur yang lebih baik,” kata Gubernur Khofifah usai menerima penghargaan.
Terkait indeks reformasi birokrasi Pemprov Jatim yang baru pertama kali mengantongi predikat A atau sangat baik, dikatakan Gubernur Khofifah perolehan ini sangat membanggakan karena merupakan kali pertama diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tahun ini Jatim mendapatkan pengakuan atas upaya percepatan reformasi birokrasi yang telah diupayakan. Ini adalah bukti bahwa seluruh jajaran Pemprov Jatim konsisten dalam bekerja di segala lini pemerintahan dan masyarakat pun merasakan hasilnya,” katanya.
Dalam indeks reformasi birokrasi kali ini, Pemprov Jatim mendapatkan nilai di atas 80,00. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana Pemprov Jatim memproleh nilai 76,71 dengan predikat BB.
Capaian Indeks RB ini juga tercatat melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu berkisar pada angka 77,76 – 78,71 atau predikat BB. Indeks RB ini merupakan salah satu dari sebelas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
Penilaian reformasi birokrasi ini dilihat dari beberapa aspek mulai manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komponen hasil menitikberatkan pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Opini BPK dan nilai SAKIP), Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan), Pemerintah yang bersih dari KKN (Indeks Persepsi Anti Korupsi), Kinerja Organisasi (Capaian kinerja, kinerja lainnya, survei internal organisasi).
“Kami memang berkomitmen kuat dalam melaksanakan good governance yang salah satunya diwujudkan dengan reformasi birokrasi. Seluruh instansi di Jawa Timur berkomitmen menghasilkan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat dan memberikan pelayanan yang penuh integritas,” tegas Khofifah.
Sementara Program Pengembangan EKOnomi Masyarakat berbasis Pesantren (EKO-TREN) dengan Konsep One Pesantren One Product (OPOP) yang digagasnya meraih Top Terpuji 45 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2022.
Khofifah mengatakan EKO-TREN OPOP dibentuk untuk memberdayakan pesantren dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha pesantren yang melibatkan santri dan alumni. Dirinya menyakini bahwa dengan semakin banyaknya pesantren yang terlibat dalam program ini maka semakin banyak masyarakat yang perekonomian dan kesejahteraannya meningkat.
“Jawa Timur ini gudangnya pesantren, jumlahnya yang sangat besar tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat, saya optimis dengan menggerakkan dan melibatkan pesantren dalam kemandirian ekonominya, akan memberikan pengaruh besar pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Kata Gubernur Khofifah. (ST02)
