SURABAYATODAY.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono mengajak semua pihak yang berada dalam ketanggapdaruratan dan kesiapsiagaan bencana untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah demi mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Jawa Timur.
Permintaan tersebut disampaikannya saat Membuka Lokakarya Penyusunan Strategi Peta Jalan Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur di Hotel Santika Jemursari Surabaya, Jumat (25/11).
Sekdaprov Adhy mengatakan, BNPB dan BPBD harus menjadi garda terdepan di dalam mengkoordinasikan seluruh perencanaan maupun kesiapsiagaan bencana guna mewujudkan PRB di Jatim lebih kuat sesuai dengan situasi maupun kondisi di lapangan.
Terkadang, situasi kebencanaan di lapangan membutuhkan ketelitian, kepedulian dan koordinasi yang matang sehingga di setiap organisasi kemanusiaan yang datang membantu masyarakat bisa lebih terkoordinir dengan optimal.
Menurutnya, BNPB maupun BPBD dituntut jeli dalam melihat maupun mengatasi permasalahan kebencanaan bisa saling mendukung untuk memberikan ketanggap daruratan dalam mengatasi bencana alam yang terjadi di daerah.
Adhy memandang, setiap penanganan bencana pasti sudah terbagi tugas pokok dan fungsinya disetiap Tim yang diterjunkan. Ia mencontohkan, jika pengungsian membutuhkan layanan kesehatan maka, Dinas Kesehatan atau cluster kesehatan harus segera masuk dan berikan layanan.
Begitu halnya, ketika dibutuhkan konseling maupun layanan pendidikan cluster pendidikan maupun sosial harus bisa segera mendampingi.
“Jadi semua yang berada di daerah bencana memiliki kompetensi kuat membantu korban bencana. Jangan sampai ada organisasi yang datang ke daerah bencana malah menganggu tim kebencanaan yang bekerja dan masyarakat yang tertimpa bencana,” ungkapnya.
Lokakarya dan Peta Jalan ini, harus memberikan pandangan bagi seluruh pihak kebencanaan dan ketanggap daruratan untuk mampu bergerak cepat melakukan koordinasi dan memetakan jalan sehingga tercapai solusi dalam membantu masyarakat yang tertimpa bencana.
“Manajemen logistik dan manajemen kebencanaan harus dilakukan dengan detail dan membutuhkan perencanaan yang telah disepakati. Tidak boleh manajemen logistik dan kebencanaan dilakukan secara tergesa gesa. Semua harus terencana dengan baik,” tegasnya.
Adhy menyakini, bahwa keberhasilan penanganan bencana di suatu daerah ditentukan oleh kemampuan BNPB dan BPBD dalam mengendalikan semua satuan kebencaan dengan baik.
“Banyaknya warna maupun bendera yang ada ketika terjadinya bencana harus dibawah koordinasi oleh BNPB dan BPBD di daerah. Forum inilah yang nantinya bisa mendeteksi kebersamaan dan menyamakan persepsi dalam membagi tugas dan peta jalannya,” urainya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim Budi Santosa mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk terlibat dalam perumusan strategi dan peta jalan klaster penanggulangan bencana dengan harapan akan lebih terbangunnya kesamaan langkah dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur terpadu dan komprehensif.
Menurutnya, kompleksitas yang terjadi dari setiap permasalahan bencana memerlukan perencanaan yang matang dan terpadu dengan menghindari tumpang tindih perencanaan penanggulangan bencana antara pusat, provinsi, daerah dan instansi yang terkait.
“Lokakarya ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara unsur-unsur pentahelix yang terlibat, yakni lembaga pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat,” tutupnya. (ST02)
